Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021

Webinar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) diikuti 500 peserta secara luar jaringan (luring),
dan dalam jaringan (daring).
Peserta berasal dari perwakilan perusahaan, PLKK (Pusat Layanan Kecelakaan Kerja), dan agen
Perisai se-Bali.

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace menilai, Webinar K3 ini
sangat penting untuk meningkatkan pemahaman terkait layanan dan manfaat BPJAMSOSTEK.

Cok Ace dalam kesempatan itu juga menyampaikan perihal kondisi terkini ekonomi Bali.
Mantan Bupati Gianyar ini menyebut, pandemi Covid-19 menimbulkan keterpurukan ekonomi
pada seluruh bidang.

Kemerosotan pertumbuhan ekuin (ekonomi, keuangan, dan industri) kata Wakil Gubernur,
berdampak fundamental terhadap pengusaha dan tenaga kerja di Pulau Dewata.

Oleh karenanya ia meminta adanya perpanjangan relaksasi iuran BPJAMSOSTEK bagi pelaku
usaha dan pekerja sektor kepariwisataan.

"Kita (pemerintah) rasakan berat. Tetapi kita juga harus merasakan bagaimana beratnya para
pekerja. Pekerja juga dalam situasi seperti ini, tidak pernah ada yang menyangka," kata
Penglingsir Puri Ubud itu, usai membuka Webinar K3 dan Forum Komunikasi Pembahasan
Program Kerja Pengawasan Terpadu Kanwil Banuspa Tahun 2021, di Kuta, Rabu (3/3/2021).

Menyikapi permintaan tersebut, Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Bali, Nusa Tenggara,
dan Papua (Banuspa), Toto Suharto menyampaikan, relaksasi iuran sudah berakhir 31 Januari
2021 Dikatakan, keputusan itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020
tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam
Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

"Nah untuk kesininya, kita belum ada lagi (relaksasi iuran). Karena kami tidak boleh melakukan
atau membuat aturan sendiri terkait dengan pihak luar. Karena ini adalah turunan dari Undang-
Undang. Mudah-mudahan kita berharap BSU (Bantuan Subsidi Upah) masih jalan, relaksasi iuran
masih jalan," ungkapnya.

Toto Suharto menjabarkan, relaksasi iuran yang berlangsung enam bulan adalah bentuk
keberpihakan pemerintah kepada badan usaha dan tenaga kerja.

Menurutnya, negara berkewajiban hadir di tengah masyarakat yang kesulitan finansial akibat
pandemi Covid-19.

"Relaksasi iuran ini kan untuk menyikapi kondisi yang ada, khususnya hotel di Bali yang paling
banyak. Kan pegawai atau tenaga kerjanya ada yang dirumahkan, ada yang jadi DW (Daily
Worker), kan itu kita juga harus akomodir. Sepanjang dia tidak keluar, kalau ada program dari
pemerintah yang melibatkan datanya BPJS Ketenagakerjaan, pasti mereka dapat," ungkapnya.
Selain relaksasi iuran, Toto Suharto juga sempat mengungkapkan soal besaran klaim sejak
Januari 2020 hingga 28 Februari 2021.

Khusus di Bali, BPJAMSOSTEK membayarkan setidaknya Rp122,24 miliar atau 8.516 kasus untuk
Jaminan Hari Tua (JHT), 277 kasus Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) atau setara dengan Rp3,38
miliar.

Sedangkan Jaminan Kematian (JKM) dibayarkan Rp4,53 miliar dengan 111 kasus, dan senilai
Rp1,16 miliar Jaminan Pensiun (JP). untuk 193 kasus.

68