Page 271 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 271
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kecewa dengan keputusan Gubernur DKI Anies
Baswedan yang menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 3,27 persen pada 2021 bagi
perusahaan tak terdampak COVID-19. Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani berkata
keputusan itu akan menimbulkan permasalahan baru saat realisasi perhitungan upah.
APINDO PERSOALKAN KEPUTUSAN ANIES BASWEDAN NAIKKAN UMP DKI 2021
Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani berkata keputusan Anies akan menimbulkan masalah
baru saat realisasi perhitungan upah.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kecewa dengan keputusan Gubernur DKI Anies
Baswedan yang menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 3,27 persen pada 2021 bagi
perusahaan tak terdampak COVID-19. Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani berkata
keputusan itu akan menimbulkan permasalahan baru saat realisasi perhitungan upah.
"Keputusan Pak Anies itu menimbulkan masalah baru di lapangan karena upah minimum
mengatur yang paling bawah. Kami tidak mengatur yang tidak terdampak, kan, susah jadinya
karena pola pikirnya ini dibalik," kata dia dalam konferensi pers Apindo soal penetapan upah
minimum 2021, Senin (2/11/2020).
Haryadi menjelaskan, akan terjadi masalah jika perusahaan yang mengklaim terkena dampak
COVID-19 mengajukan permohonan tersebut kepada Disnaker DKI Jakarta. Rumitnya ketika
serikat pekerja tidak merasa perusahaan tidak terkena dampak Covid-19 selama masa kerja
masih dianggap normal.
"Ini menyulitkan karena pada saat menentukan mana yang terdampak atau tidak terdampak, ini
pasti akan ramai. Karena nanti yang akan melakukan justifikasi seperti apa," kata dia.
Ia menjelaskan, hampir seluruh sektor industri terkena dapak COVID-19. "Karena, hampir semua
[terkena dampak pandemi] kalau di DKI Jakarta kena semuanya kita bisa melihatnya mulai dari
jasa hingga industri manufaktur kena semua," kata dia.
Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran upah minimum provinsi 2021 sebesar Rp4,4 juta bagi
perusahaan tidak terkena dampak COVID-19. Angka itu meningkat 3,27 persen dari UMP DKI
Jakarta 2020.
"Jumlah tersebut mempertimbangkan nilai produk domestik bruto (PDB) dan inflasi nasional,
kenaikan UMP adalah sebesar 3,27 persen sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2015 tentang Pengupahan," ujar Anies, Minggu (1/11/2020).
Anies mengatakan penetapan UMP Rp4.416.186,548 pada 2021 hanya berlaku bagi sektor usaha
di Jakarta yang tidak terpengaruh pandemi COVID-19. Sementara bagi kegiatan usaha yang
terkena dampak COVID-19, tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020 sebesar
Rp4.276.349.
Kebijakan tersebut sekaligus menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
M/11/HK.04/X/2020 untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan UMP
2020 bagi perusahaan yang terkena dampak pandemi COVID-19. Pemprov DKI menyebut
keputusan itu sebagai kebijakan asimetris guna mengakomodasi kepentingan sektor usaha yang
saat ini terkena dampak pandemi COVID-19.
"Masa pandemi COVID-19 turut berdampak pada sektor ekonomi seluruh dunia, termasuk
mayoritas usaha di Jakarta. Dengan mempertimbangkan dan menjunjung tinggi rasa keadilan,
Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan UMP 2021," ujar Anies.
270
