Page 268 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Namun berbeda dengan daerah lainnya, UMP 2021 DKI Jakarta tersebut bersifat fleksibel.
Artinya, tak semua perusahaan diwajibkan untuk menaikkan upah minimumnya pada tahun
depan. Kenaikan upah hanya berlaku untuk perusahaan yang tak terdampak pandemi Covid-19.

SARAN EKONOM KE ANIES BASWEDAN AGAR UMP DKI 2021 TAK
MEMBINGUNGKAN

Gubernur DKI Jakarta , Anies Baswedan , telah menetapkan menaikkan upah minimum provinsi
(UMP) 2021 sebesar 3,27 persen. Artinya pada tahun depan, upah minimum di ibu kota menjadi
Rp 4.146.186 dari saat ini sebesar Rp 4.276.349.

Namun berbeda dengan daerah lainnya, UMP 2021 DKI Jakarta tersebut bersifat fleksibel.
Artinya, tak semua perusahaan diwajibkan untuk menaikkan upah minimumnya pada tahun
depan. Kenaikan upah hanya berlaku untuk perusahaan yang tak terdampak pandemi Covid-19.

Ekonom yang juga Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny
Sri Hartati, menyebut langkah Anies menetapkan UMP 2021 dengan prinsip fleksibilitas
sebenarnya sudah tepat sesuai dengan karakteristik ekonomi Jakarta.

"Jadi di Jakarta, karakteristik perusahaannya banyak yang bergerak di sektor jasa dan
perdagangan yang relatif sangat berbeda dengan daerah lainnya. Di mana banyak perusahaan
yang terdampak, namun banyak pula perusahaan yang tidak terdampak pandemi di Jakarta,"
jelas Enny dikonfirmasi, Senin (2/11/2020).

Namun agar realisasi di lapangannya tidak menimbulkan kebingunan, sebaiknya Pemprov DKI
Jakarta melakukan pemetaan daftar perusahaan yang memang benar-benar terdampak pandemi
dengan berbagai kriteria.
Perusahaan-perusahaan terdampak tersebut bisa dibebaskan dari kewajiban menaikkan upah
minimum di tahun depan. Pemprov DKI Jakarta tak bisa hanya mengandalkan laporan atau
pengaduan perusahaan yang mengklaim terdampak pandemi.

"Jadi perlu dipetakan secara akurat dulu. Perusahaan mana saja yang bisa ditoleransi dalam
kebijakan kenaikan upah minimum Jakarta tahun depan," ujar Enny.

Dia menyebutkan, banyak perusahaan-perusahaan di sektor jasa dan perdagangan yang
beroperasi maupun berkantor di Jakarta yang relatif kebal terhadap dampak negatif pandemi.
Bahkan beberapa perusahaan mendapatkan kenaikan penjualan selama pandemi.

"Karena kalau bicara yang paling terdampak itu cenderung yang padat karya (karena PSBB).
Sementara sektor-sektor seperti telekomunikasi, teknologi informasi, e-commerce, dan jasa
lainnya itu tidak terdampak, bahkan malah naik," jelas Enny.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, besaran kenaikan UMP 2021
di wilayahnya mengikuti rumus yang tercantum pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan.

Sementara UMP 2021 bagi kegiatan usaha yang terdampak pandemi Covid-19 tidak mengalami
kenaikan atau besarannya sama dengan UMP 2020.
Kelompok usaha yang terdampak pandemi dapat menggunakan besaran UMP 2020, dengan
mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI
Jakarta.

267