Page 264 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 264
Diskresi yang diambil oleh kepala daerah tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada
COVID-19.
"Dengan penetapan upah minimum yang tidak sesuai dengan SE, bahwa akan semakin
mempersulit dunia usaha yang pada ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-
besaran dalam kondisi krisis," kata Hariyadi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/11/2020).
Hariyadi menjelaskan bahwa penetapan UMP tahun 2021 yang nilainya sama dengan tahun 2020
oleh Kemenaker sudah tepat dan sesuai dengan Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Nasional.
Keputusan tersebut juga mempertimbangkan dengan kondisi setidaknya 10 sektor perusahaan
yang terpukul akibat pandemi COVID-19.
Menurut dia, perhitungan tersebut sudah sangat rasional mengingat banyak dunia usaha yang
bahkan kesulitan untuk membayar upah secara normal dalam situasi pandemi.
Jika berdasarkan hitungan kondisi normal, besaran UMP justru mengalami penurunan karena
pertumbuhan ekonomi nasional yang negatif dan inflasi.
"Tentunya tidak mungkin kalau kita pakai formula yang minus ini, upahnya justru menurun,
sehingga direkomendasikan upahnya tetap," kata Hariyadi.
Berdasarkan data analisis dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh BPS,
tercatat bahwa hampir seluruh sektor mengalami penurunan pendapatan dan kesulitan terkait
pembayaran upah.
Dari data tersebut, perusahaan yang menghadapi kendala keuangan terkait pegawai dan
operasional sekitar 53,17 persen berasal dari usaha menengah dan besar, serta 62,21 persen
usaha mikro dan kecil.
Apindo pada dasarnya sulit menerima SE Menaker tersebut, karena dalam kondisi memburuknya
situasi ekonomi seperti ini seharusnya UMP diturunkan sehingga kelangsungan bekerja
pekerja/buruh dapat terjaga.
"Dengan berbagai proses dialog dan diskusi, kami berusaha untuk dapat memahami keputusan
pemerintah, sehingga Pemerintah Pusat menetetapkan UM 2021 sama dengan UM 2020," kata
Hariyadi.
(E-3).
263
