Page 260 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 260
GUBERNUR GANJAR MINTA APINDO TAK KHAWATIR MUNCULNYA PHK AKIBAT
KENAIKAN UMP 2021
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta Asosiasi Pengusaha Indonesia tidak khawatir
munculnya pemutusan hubungan kerja (PHK) terkait dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi
(UMP) Jawa Tengah 2021 sebesar 3,27 persen.
"Gelombang PHK gimana? Bentar 'tho' UMP itu upah minimum, dicatat dulu. Dan itu kan
diberlakukan untuk mereka yang kerja satu tahun, jadi sebenarnya agak tidak beralasan,"
katanya dikutip dari Antara Semarang, Senin (2/11).
Menurut Ganjar, UMP Jateng yang telah ditetapkan naik tersebut masih bisa dilakukan
penundaan jika memang ada pihak-pihak yang keberatan, meskipun dari pengalaman pada
tahun lalu tidak ada penundaan. Bahkan, dari keputusan kenaikan tersebut juga hanya ada dua
daerah yang perlu penyesuaian yakni di Kabupaten Banjarnegara dan Wonogiri.
Sementara itu, Ganjar menyebut hal lain yang seharusnya diwaspadai adalah Upah Minimum
Kota/Kabupaten (UMK) 2021 yang akan ditetapkan pada 21 November 2020.
"Untuk menyusun UMK, kebutuhan hidup layak atau KHL-nya kan mesti ada survei, maka kita
minta, siapa yang bisa survei BPS, survei yuk. Masih ada waktu, survei 'online' saja sehingga kita
ada ukuran-ukuran semuanya dari indikator-indikator biar berjalan, begitu," ujarnya.
Ganjar meminta Apindo tidak perlu khawatir dan takut ada gelombang PHK karena saat ini yang
dibutuhkan adalah duduk bersama untuk membahas kesepakatan antara Apindo, serikat pekerja
dan pemerintah.
"Jadi Apindo gak usah takut. Justru sekarang yang diperlukan antara Apindo, serikat pekerja dan
pemerintah duduk lagi aja, masih ada kesempatan untuk ngobrol banyak sehingga nanti bisa
dicapai kesepakatan-kesepakatan dan hubungan industrial yang harmonis," katanya.
Keputusan Gubernur Ganjar Gubernur Ganjar Pranowo memutuskan untuk menaikkan besaran
Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah pada 2021 menjadi Rp1.798.979 atau naik sebesar
3,27 persen dibandingkan tahun ini yang hanya sebesar Rp1.742.015.
Ganjar mengaku tidak menggunakan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dalam menetapkan
kenaikan UMP Jateng 2021, melainkan tetap berpegang teguh pada Peraturan Pemerintah
Nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan.
Selain itu, pertimbangan lain adalah hasil rapat dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, dan
Asosiasi Pengusaha Indonesia.
[idr] Keputusan Gubernur Ganjar.
259
