Page 255 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 255
Judul Pengusaha Kaitkan Gubernur Naikkan UMP untuk Pilpres 2024,
NasDem: Wajar
Nama Media detik.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5238593/pengusaha-kaitkan-gubernur-
naikkan-ump-untuk-pilpres-2024-nasdem-wajar
Jurnalis Rahel Narda Chaterine
Tanggal 2020-11-02 18:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Saan Mustopa (Ketua DPP Partai NasDem) Secara etik pemerintahan gitu, ketika
pemerintah pusat sudah tidak menaikkan UMP untuk 2021, seharusnya seluruh provinsi itu
samalah sikapnya dengan pemerintah. Harusnya sama. Karena kita kan menjadi 1 kesatuan
negara ini kan. Jadi harus sama
negative - Saan Mustopa (Ketua DPP Partai NasDem) Hendaknya mereka mengikuti sikap pusat
saja. Dan kalaupun misalnya ada ini dari, apa, dinamika di daerah, ya ini tantangan buat masing-
masing. Jadi jangan sampai ada kesan yang berbeda-beda. Hanya tadi untuk menjaga
popularitas dan elektabilitas mereka
negative - Saan Mustopa (Ketua DPP Partai NasDem) Jangan dianggap cari popularitas, cari
image kan gitu. Ikutin aja (aturan pemerintah pusat) menurut saya. Jadi polemik baru lagi kan,
akhirnya kan kita nggak selesai-selesai persoalan
negative - Saan Mustopa (Ketua DPP Partai NasDem) Menurut saya wajar juga kalau pengusaha
akhirnya berpikir bahwa mereka melakukan itu dalam konteks untuk menjaga sikap-sikap populis
mereka. Sikap populis mereka ya tadi untuk mempertahankan itu tadi
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Rasanya tidak
(terkait) pilkada, tapi mau Pilpres 2024. Seingat saya nama-nama ini adalah yang muncul di
polling-polling yang akan berkompetisi di 2024, tapi tidak tahulah saya tidak bisa menjawab itu.
Tapi yang jelas ini kurang memperhatikan
Ringkasan
Para pengusaha menilai kenaikan UMP 2021 yang dilakukan sejumlah gubernur berkaitan dengan
Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ketua DPP Partai NasDem Saan Mustopa meminta pemerintah
daerah mengikuti sikap dari pemerintah pusat.
254
