Page 252 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 252
Hasilnya, terdapat rekomendasi bahwa upah minimum pada 2021 tak perlu naik.
Menurut Hariyadi, ada tiga alasan besar terkait dengan upah minimum 2021 yang tak harus naik.
"Pertama, kondisi pandemi ini sangat memukul hampir semua sektor, sehingga tidak
memungkinkan kita itu dunia usaha punya kemampuan seperti hal normal," ujar Hariyadi dalam
konferensi pers secara virtual, Senin (2/11/2020).
Kedua, lanjut Hariyadi, formula untuk menetapkan upah minimum yaitu berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.
Dalam aturan itu, untuk menetapkan upah minimum dihitung dari pertumbuhan ekonomi
nasional ditambah dengan inflasi.
Pada kondisi pandemi ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih negatif, sehingga jika
dijumlahkan dengan formula itu maka hasilnya pun negatif.
"Kalau pakai formula engga mungkin upahnya naik, tapi pendapatan turun, sehingga
rekomendasi upahnya tetap," ucap Hariyadi.
Hariyadi yang juga Ketua Umum PHRI ini menuturkan, alasan ketiga yaitu upah minimum bukan
untuk pekerja senior atau sudah bekerja lama, melainkan untuk pekerja baru yang masih lajang
dan belum memiliki pengalaman lebih dari 1 tahun.
"Jadi upah minimum ini jaring pengaman, upah paling rendah yang harus diikuti pemberi kerja.
Karena ini jaring pengaman sosial, kalau bisa dibilang paling dasar, tentunya ini harus diambil
suatu angka yang memang untuk semua pemberi kerja bisa ikuti," pungkas dia.
Sebelumnya, Pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan untuk tak menaikkan
Upah Minimum Provinsi pada tahun depan.
Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi COVID-19.
251
