Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

BSU ini total bantuan yang diberikan 2.400.000 rupiah untuk empat bulan dan awal November
ini termin kedua akan segera dicairkan. Soal BSU ini, apakah tidak akan memengaruhi manfaat
program BPJS Ketenagakerjaan, BSU ini menggunakan uang pemerintah, bersumber dari APBN.

Tidak bersumber dari uangnya pekerja di BPJS Ketenagakerjaan, jadi, tidak mengurangi manfaat
apa pun atau sama sekali tidak menggunakan uang pekerja yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah juga mengeluarkan surat edaran yang mengimbau agar tidak menaikkan UMP.

Kenapa ini dilakukan?

Ini jalan tengah yang harus diambil pemerintah dalam kondisi sulit dan tidak mudah, f,
Perlindungan pengupahan kita jaga, keberlangsungan usaha harus kita perhatikan. Atas dasar
itu surat edaran kami keluarkan.

Di samping itu harus diingat, pemerintah tetap memperhatikan kemampuan daya beli para
pekerja melalui BSU yang sudah saya sampaikan tadi. Bantalan sosial sudah disiapkan oleh
pemerintah. Jadi, pemerintah tidak begitu saja menetapkan itu karena ada beberapa langkah
yang sudah dilakukan pemerintah.

Setelah disahkannya UU Cipta Kerja, investasi mulai berdatangan. Apa harapan Anda dari
investasi tersebut terutama terkait sektor ketenagakerjaan?

Harapan kita, beberapa investasi yang masuk bisa menyerap tenaga kerja, baik pekerja yang
terdampak PHK atau memang tidak bekerja se-balum adanya pandemi Covid-19. Itu harapan
kita, semoga semakin meluas setelah UU Cipta Kerja disahkan dengan DPR.

Terkait UU Cipta Kerja masih ada yang meragukan keberpihakan pemerintah terhadap pekerja.
Bagaimana tanggapan Anda terlebih dengan adanya unjuk rasa dari pekerja?

Memang, unjuk rasa itu merupakan hak bagi para pekerja. Tapi, saya mengingatkan ke teman-
teman semua bahwa pandemi belum usai dan vaksin masih diupayakan. Jadi, tidak bijak demo
dalam kondisi seperti ini.

Jika alasannya menyalurkan aspirasi, ruang itu sudah terbuka. Kami sudah memulai pembahasan
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai turunan dari UU Cipta Kerja. Di situ ruang bagi
teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh serta pengusaha untuk duduk kembali
merumuskan RPP

Di luar itu, hak melakukan judi-cial review sangat terbuka. Teman-teman jika belum
terakomodasi melalui RP P masih ada pilihan untukjiidicial review melalui peraturan pemerintah.
Dalam situasi sulit seperti ini tidak ada pilihan bagi kita selain bersatu bersama-sama melawan
Covid-19 ini. m marup/P-4

66