Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 64

"Aksi  buruh  cukup  tertib,  bahkan  mereka  mengikuti  aturan  yang  ada,"  kata  Kapolres  Metro
              Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi Heru Novianto, di Monumen Patung Kuda, Jakarta, kemarin.
              Masa mulai membubarkan diri secara bertahan mulai sekitar pukul 15.00 dan Patung Arjuna
              Wiwaha atau Patung Kuda steril dari massa pengunjuk rasa sekitar pukul 16.00.

              Surat MK

              Elemen  buruh  yang  menggelar  aksi  di  Jakarta,  menyerahkan  surat  kepada  Majelis  Hakim
              Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-undang Cipta Kerja. Diserahkan oleh Presiden
              Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSP-SI) Andi Gani Nenawea, surat pernyataan
              sikap dari elemen buruh itu meminta hakim MK untuk memutus perkara secara adil, jika nanti
              buruh menggugat omnibus law UU Cipta Kerja.

              "Kami  memberi  pesan  kuat  ke  Mahkamah  Konstitusi  dan  kepada  majelis  hakim  yang  mulia,
              kepada seluruh jajaran MK jangan pernah menistakan perjuangan mumi kaum buruh," ucap
              Andi.

              Awalnya,  KSPI  AGN  dan  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  hendak  mengajukan
              gugatan  uji  materiel  dan  uji  formil  atas  UU  tersebut.  Namun,  hingga  kini,  aturan  itu  belum
              diundangkan  karena Presiden  Jokowi  belum  memberi  tanda tangan.  Hal  itu  membuat  buruh
              hanya bisa memberikan pernyataan sikap secara tertulis. Mereka juga berjanji bakal mengajukan
              uji materiel dan formil ombibus law UU Cip-taker secepatnya.

              "Kami akan penuhi setiap sudut Mahkamah Konstitusi di setiap sidang," ujar Andi. (Muhammad
              Irfan)***

              caption:

              MASSA  dari  elemen  buruh  berunjuk  rasa  di  depan  Patung  Arjunawiwaha  atau  Patung  Kuda,
              Jakarta, Senin (2/11/2020). Mereka menuntut pembatalan UU Cipta Kerja dan menuntut agar
              upah minimum tahun 2021 (UMP, UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik*






































                                                           63
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69