Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 61
Pertimbangan kedua, tuntutan buruh saat unjuk rasa pada 27 Oktober lalu. Pemprov DI
Yogyakarta juga memilih tidak menaati SE Menaker dan tetap menaikkan UMP. Kenaikan UMP
diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di DIY. "Karena, akan mengangkat daya
beli masyarakat wralaupun kenaikannya tidak begitu signifikan," ujar Sekretaris Daerah (Sekda)
DIY, Kadarmanta Baskara Aji, Ahad (1/11). Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
menegaskan, tidak mengakomodasi SE Menaker untuk tidak menaikkan UMP tahun depan.
Pemprov Jateng mempertimbangkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year of year
(yoy) untuk September 2020 di Jateng sebesar 1,42 persen. Sementara, pertumbuhan ekonomi
tercatat sebesar 1,85 persen.
Tak naik
Di sisi lain, sebagian basa r pemerintah daerah mengikuti SE Menaker dengan tak menaikkan
UMP 2021. Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan, kebijakannya tak menaikkan UMP sudah
berdasarkan pertimbangan. "Karena 60 persen industri di Indonesia ada di Jawa Barat, dan saat
Covid yang paling terdampak itu adalah manufaktur ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil
kepada wartawan, Senin (2/11). Jadi, menurut Emil, bisa dibayangkan 60 persen industri dari
semua industri di Indonesia ada di Jabar. "Jabar itu sektor manufaktur terbesar di Indonesia,
sektor ini pula dan (sektor) jasa yang paling terdampak," kata Emil.
Sementara, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos)
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Haiyani Rumondang menegaskan, kewenangan
menetapkan UMP adalah kepala daerah. "Jadi kami peroleh seperti itu, lima itu adalah gubernur
yang menetapkan lain dari apa yang disampaikan dari surat edaran. Lebih tinggilah UMP 2020,"
katanya, Senin.
60
