Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Judul Apkasi: UMP Tak Naik Karena Kondisi
Nama Media Republika
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg3
Jurnalis Mimi Kartika
Tanggal 2020-11-03 05:13:00
Ukuran 101x182mmk
Warna Warna
AD Value Rp 76.760.000

News Value Rp 230.280.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan KoRp orasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Sarman Simanjorang (Direktur Eksekutif Apkasi) Kebijakan yang diambil pemerintah
untuk tidak menaikkan UMP atau UMK tersebut sangat wajar, melihat kondisi sulit yang juga
menimpa kalangan dunia usaha kita

positive - Najmul Akhyar (bupati Kabupaten Lombok Utara) Apkasi siap mendukung berbagai
program pemerintah dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan
daya beli masyarakat

negative - Hariyadi Sukamdani (Gubernur Jawa Tengah) Dengan penetapan upah minimum yang
tidak sesuai dengan SE bahwa akan semakin mempersulit dunia usaha yang pada ujungnya akan
menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dalam kondisi krisis

negative - Apindo (None) Gelombang PHK gimana? Bentar 'tho' UMP itu upah minimum, dicatat
dulu. Dan, itu kan diberlakukan untuk mereka yang kerja satu tahun, jadi sebenarnya agak tidak
beralasan

Ringkasan

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyatakan, kebijakan yang diambil
pemerintah pusat untuk tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021 sangat wajar.
Pandemi Covid-19 yang membuat dunia usaha kesulitan menjadi alasan kewajaran upah
minimum tak naik. "Kebijakan yang diambil pemerintah untuk tidak menaikkan UMP atau UMK
tersebut sangat wajar, melihat kondisi sulit yang juga menimpa kalangan dunia usaha kita," tutur
Sekretaris Jenderal Apkasi, Najmul Akhyar, dalam keterangan tertulis yang diterima Republika
dari Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang, Senin (2/11). upaten Lombok Utara.

56