Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 54
Judul Apindo: Kenaikan UMP Hambat Pemulihan Ekonomi
Nama Media Investor Daily
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg9
Jurnalis try
Tanggal 2020-11-03 05:13:00
Ukuran 203x221mmk
Warna Warna
AD Value Rp 78.155.000
News Value Rp 390.775.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan KoRp orasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Hariyadi B Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Dengan penetapan upah yang tidak
sesuai dengan surat edaran, dapat dipastikan akan semakin mempersulit dunia usaha yang pada
ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dalam kondisi krisis
neutral - Hariyadi B Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Dengan berbagai proses dialog dan
diskusi, kami berusaha memahami keputusan pemerintah
positive - Markit Bernard AW (Kepala Ekonom HIS) Untuk produksi, arus masuk order baru turun
lebih lambat, sedangkan permintaan terus melemah pada tingkat yang substansial. Apalagi,
pandemi Covid-19 terus meredam sisi permintaan secara keseluruhan
positive - Markit Bernard AW (Kepala Ekonom HIS) Kami memperkirakan pelonggaran PSBB pada
pertengahan Oktober baru terlihat dampaknya terhadap kondisi manufaktur pada November
Ringkasan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta
menaikkan upah minimum provisi (UMP) 2021 dengan besaran bervariasi. Hal itu disesalkan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) karena dapat menghambat pemulihan ekonomi nasional
dan memperbesar ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
APINDO: KENAIKAN UMP HAMBAT PEMULIHAN EKONOMI
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta
menaikkan upah minimum provisi (UMP) 2021 dengan besaran bervariasi. Hal itu disesalkan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) karena dapat menghambat pemulihan ekonomi nasional
dan memperbesar ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani menilai, keputusan tersebut akan menyulitkan para
pengusaha. Alasannya, keputusan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi perusahaan,
kebutuhan hidup layak (KHL), dan ekonomi saat ini yang menjadi landasan keputusan upah
53