Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Memang benar, bahwa beRp endapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara dan
dijamin konstitusi. Aturan secara normatif memang demikian, maka bila masyarakat ikut unjuk
rasa (demonstrasi), sewajarnya mematuhi rambu-rambu ketertiban umum, menghindari
tindakan anarkis. Perlu diwaspadai, buruh, mahasiswa, masyarakat bisa saja melakukan unjuk
rasa dengan motif menyampaikan aspirasi tanpa kericuhan. Namun, tidak tertutup kemungkinan
berbagai kepentingan menyelinap memperkeruh suasana dan kelompok tertentu menunggangi
masa demonsrasi.

Patut pula dipertanyakan, kehadiran pelajar SMA/SMK, apakah mereka mengerti substansi
undang-undang yang sedang ditolak oleh buruh dan mahasiwa? Atau ada aktor tertentu sebagai
motor dan penggerak kehadiran mereka? Kiranya Oktober kelabu menjadi pembelajaran bagi
semua pihak. Buruh yang sudah terbiasa mendapat hak tetapi teRp utus tiba-tiba, memang perlu
mendapat perhatian khusus. Namun demikian, bukan berarti beringas dan melakukan
pembakaran halte, gedung dan merusak berbagai fasilitas publik menjadi jalan keluar unjuk rasa.

Mari para buruh, dengan hati sejuk, masih ada jalan alternatif melalui Mahkamah Konstitusi. Bagi
pemerintah/DPR, kita belajar bersama membangun komunikasi dengan jujur, transparan, untuk
mendapat hasil maksimal kepada berbagai pihak. Bagi orang tua, mari kita memberikan
pemikiran positif kepada anak-anak untuk tidak ikut-ikutan bergabung kepada sesuatu hal yang
mereka tidak tahu awal dan akhir permasalahannya. Semoga hal ini menjadi pembelajaran kita
bersama.

* Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan

50