Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

kontroversial. Pengesahan diikuti demonstrasi masif di seluruh daerah oleh kelompok buruh dan
pekerja. Di Ibu Kota, demonstrasi mahasiswa dan buruh disusupi oleh kelompok lain yang
merusak dan membakar fasilitas umum warga. Sehingga busalah kita katakan pada tempo-
tempo ini, kelompok buruh dan pekerja serta pengusaha, tertimpa masalah bertubi-tubi.

Masalah upah adalah masalah serius. Sudah ada jalur pembahasannya. Sudah ada pihak-pihak
yang wajib dilibatkan. Ada pemerintah daerah, ada kelompok pengusaha, ada kelompok buruh
pekerja yang duduk bersama dan memutuskan yang terbaik. Realitasnya, tidak bisa semua pihak
puas. Namun, kita butuh keputusan yang disepakati dan ditaati.

Bagi pekerja dan buruh, pagebluk Covid-19 adalah masa-masa penuh ketidakpastian. Mereka
melihat satu demi satu perusahaan kolaps. Tidak mampu lagi beroperasi karena produksi
menurun akibat daya beli anjlok. Jutaan pekerja dan buruh sudah dirumahkan dan di-PHK. Dan
bisa jadi jutaan pekerja lainnya, kini berada dalam situasi yang nyaris menjadi pengangguran.

Kepada mereka-mereka itu, yang masih bekerja, pemerintah sejak Agustus merilis program
bantuan tunai karyawan. Sementara itu, kepada para pengangguran, pemerintah merilis bantuan
paket prakerja berupa pelatihan dan upah pelatihan. Bantuan ini masih terus berjalan. Kita
berharap, keuangan pemerintah masih kuat untuk meneruskan program ini sampai kondisi
pagebluk Covid-19 agak membaik.

Kepada pebisnis, situasi tidak kalah runyam dan ruwet. Rontoknya daya beli akibat pembatasan
aktivitas memang menjadi palu godam. Di satu sisi mereka dihadapi oleh anjloknya penjualan,
di sisi lain ada kewajiban operasional yang harus dibayar, lalu di sisi yang lain, pebisnis harus
pula tetap membayar tagihan utang perbankan. Dikepung dari berbagai sisi.

Sejak Juli, ldta menyaksikan satu demi satu usaha gulung tikar. Berita tutup usaha, bangkrut,
merumahkan karyawan, m-akin ke sini menjadi makin wajar. Sementara berbagai paket bantuan
pemerintah, terutama dari sisi fiskal, seperti penundaan dan pemotongan pajak memang hanya
bisa meringankan dampak. Yang diharapkan pebisnis adalah kembalinya daya beli konsumen.

Imbauan pemerintah tidak menaikkan upah sudah pasti berdampak negatif pada daya beli para
pekerja dan buruh. Dalam kondisi ini, mereka mengerem belanja, kecuali yang penting saja,
sisanya mereka simpan ke dalam tabungan. Sedangkan pebisnis dihadapkan pada dilema besar.
Menaikkan upah dalam kondisi seperti ini, pasti menambah beban operasional. Namun, di sisi
lain, tidak menaikkan upah berarti daya beli buruh pekerja tertahan. Perbaikan daya beli belum
akan teijadi.

Inilah situasinya. Dalam kondisi pagebluk Covid-19 ini, kita mafhum, masalah pelik bisa menjadi
krisis bilamana komunikasi macet. Inilah yang kita lihat berkali-kali dilakukan oleh pemerintah
pusat soal UU Ciptaker kemarin. Dan inilah yang kita harap tidak terulang.

Kita pun mengimbau kepada kelompok pengusaha, kelompok pekerja dan buruh, pemerintah
daerah, aparat keamanan, ke depankan komunikasi yang teduh. Pihak-pihak ini agar
mengeluarkan pernyataan yang jelas, menghindari kerancuan, apalagi kontroversial, dan
menjaga situasi agar tidak bertambah buruk. Situasi ini membutuhkan musyawarah dan mufakat
semua pihak. Bukan saling menyalahkan.

46