Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 43

Judul               Pemprov: Pelaku Usaha Wajib Naikkan UMP
                Nama Media          Republika
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         Pg8
                Jurnalis            flori sidebang
                Tanggal             2020-11-03 05:19:00
                Ukuran              90x340mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 119.700.000

                News Value          Rp 359.100.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             KoRp orasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              negative  - Andri Yansyah  (Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja Transmigrasi  dan  Energi  DKI  Jakarta)
              Kesehatan kan enggak ter-dampak, terus jasa keuangan, telekomunikasi malah dia meningkat.
              Sedangkan, yang terdampak itu otomotif, hotel, bioskop mal

              positive  -  Andri  Yansyah  (Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  Transmigrasi  dan  Energi  DKI  Jakarta)
              Perusahaan bisa melampirkan keuangan satu tahun terakhir dan kita juga bisa lihat begitu dia
              mengajukan dari mana bisa kita lihat itu nantinya

              neutral  -  Andri  Yansyah  (Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  Transmigrasi  dan  Energi  DKI  Jakarta)
              Memang secara detail akan kita susun SOP-nya seperti apa, kriterianya seperti apa ini kan masih
              jauh, masih dua bulan

              neutral - Anies Rasyid Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Bagi usaha yang tidak terdampak, dia
              harus mengikuti UMP yang ditetapkan sesuai dengan PP 78 tahun 2017


              Ringkasan


              Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pelaku usaha di bidang jasa keuangan hingga telekomunikasi
              serta  sektor  lainnya  yang  tidak  terkena  dampak  Covid-19  agar  menaikkan  Upah  Minimum
              Provinsi (UMP) untuk tahun 2021 seperti yang telah diputuskan, yakni minimal Rp 44 juta. Kepala
              Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, sektor
              yang tidak ter-dampak krisis kesehatan itu, seperti bidang farmasi, telekomunikasi, dan jasa
              keuangan sehingga dipastikan akan menyesuaikan UMP baru yang mulai diterapkan tahun 2021
              mendatang.



              PEMPROV: PELAKU USAHA WAJIB NAIKKAN UMP

              Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pelaku usaha di bidang jasa keuangan hingga telekomunikasi
              serta  sektor  lainnya  yang  tidak  terkena  dampak  Covid-19  agar  menaikkan  Upah  Minimum
              Provinsi (UMP) untuk tahun 2021 seperti yang telah diputuskan, yakni minimal Rp 44 juta. Kepala
              Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, sektor
                                                           42
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48