Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Judul Menjaga Hak untuk Hidup Layak
Nama Media Kompas
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg9
Jurnalis AGNES THEODORA
Tanggal 2020-11-03 05:31:00
Ukuran 340x104mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 112.200.000

News Value Rp 561.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan KoRp orasi
Sentimen Negatif

Ringkasan
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja. Para pendiri bangsa merumuskan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,
sekitar 75 tahun yang lalu, sebagai landasan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dua kalimat pada paragraf pertama itu termaktub dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945 guna
menjamin perlindungan tiap warga negara, tak terkecuali para buruh dan pekerja.

MENJAGA HAK UNTUK HIDUP LAYAK

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja. Para pendiri bangsa merumuskan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,
sekitar 75 tahun yang lalu, sebagai landasan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dua kalimat pada paragraf pertama itu termaktub dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945 guna
menjamin perlindungan tiap warga negara, tak terkecuali para buruh dan pekerja.

Selama bertahun-tahun, amanat UUD 1945 itu diterjemahkan lewat komponen kebutuhan hidup
layak (KHL) sebagai patokan perhitungan upah minimum. Hal itu diatur lewat Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2015 tentang Pengupahan.
Akan tetapi, lewat Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, pemerintah dan DPR
menghapus ketentuan tentang KHL tersebut. Upah minimum tidak lagi ditetapkan berdasarkan
KHL dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai gantinya, upah minimum akan ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan, yang datanya bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Belum jelas apa
yang dimaksud dengan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan itu. Dalam sejumlah wawancara,
pemerintah belum menentukan bentuk dan indikator pengganti KHL ke depan bakal seperti apa.

Meski saat ini RUU Cipta Kerja belum resmi diundangkan, perhitungan upah minimum tahun
2021 sudah terlebih dahulu tidak menghiraukan KHL. Sesuai masukan dari pengusaha,

37