Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 42
"Apkasi siap mendukung berbagai program pemerintah dalam upaya mendorong pemulihan
ekonomi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat," kata Najmul yang juga Bupati
Kabupaten Lombok Utara.
Di sisi lain, ia mengatakan, para bupati juga berharap pemerintah segera membuat aturan
turunan dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang sudah disahkan. Hal ini
agar pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam membantu melaksanakan program
pemerintah pusat.
Najmul menjelaskan, pemerintah pusat melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah, memastikan tak ada kenaikan upah minimum 2021, baik UMP maupun UMK. Hal itu
tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditujukan kepada
gubernur se-Indonesia.
Najmul menuturkan, alasan pemerintah tidak menaikkan upah minimum 2021, karena kondisi
ekonomi Indonesia saat ini dalam masa pemulihan. Dengan demikian, pemerintah menilai,
kenaikan upah 2021 justru akan memberatkan dunia usaha.
Seperti diketahui, surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken Menaker pada 26
Oktober 2020. Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan
diumumkan seluruh pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.
41
