Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

yang tidak terdampak krisis kesehatan itu, seperti bidang farmasi, telekomunikasi, dan jasa
keuangan sehingga dipastikan akan menyesuaikan UMP baru yang mulai diterapkan tahun 2021
mendatang.

"Kesehatan kan enggak ter-dampak, terus jasa keuangan, telekomunikasi malah dia meningkat.
Sedangkan, yang terdampak itu otomotif, hotel, bioskop mal," kata Andri, Senin (2/11).

Untuk menentukan jenis usaha yang harus menaikkan UMP dan yang tidak menaikkan upah
pekerja ini, Pemprov DKI Jakarta mewajibkan semua bidang usaha di Ibu Kota untuk
mengajukan permohonan yang disertakan dengan penyerahan dokumen dan data keuangan
setahun terakhir.

"Perusahaan bisa melampirkan keuangan satu tahun terakhir dan kita juga bisa lihat begitu dia
mengajukan dari mana bisa kita lihat itu nantinya," kata Andri.

Bagi perusahaan yang tidak mengajukan permohon ini, dianggap sudah memenuhi kriteria
menaikkan UMP 2021. Namun, dia mengatakan, detail aturan yang mengatur hal ini masih
digodok pihaknya. Peraturan ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub).

"Memang secara detail akan kita susun SOP-nya seperti apa, kriterianya seperti apa ini kan masih
jauh, masih dua bulan," ujar dia.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, mengatakan, kebijakan untuk menaikkan UMP
karena ada perusahaan yang dinilai tetap tumbuh pada masa pandemi Covid-19. Anies
menjelaskan, kebijakan ini tidak berlaku secara merata bagi seluruh sektor usaha. Dia
menuturkan,sektor usaha yang tidak mengalami dampak secara ekonomi akibat

pandemi Covid-19 dapat menggunakan kebijakan itu.

Menurut Anies, adasejumlah sektor usaha yang justru mengalami pertumbuhan di tengah
pandemi Covid-19. Ia mencontohkan, produsen masker dan alat medis yang kini justru
mengalami peningkatan produksi.

Sementara itu, perusahaan yang pendapatannya anjlok akibat pandemi, seperti perhotelan,
dapat menerapkan besaran UMP seperti tahun sebelumnya, yakni Rp 4,2 juta atau tidak
mengalami peningkatan. Kegiatan usaha yang mengalami penurunan

(pendapatan) terdampak pandemi Covid-19 secara ekonomi UMP-nya tetap.

"Bagi usaha yang tidak terdampak, dia harus mengikuti UMP yang ditetapkan sesuai dengan PP
78 tahun 2017," ujar dia.

Dia mengatakan, perusahaan yang terdampak akibat pandemi Covid-19 dapat mengajukan surat
kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta untuk tidak menaikkan UMP. Kriteria
persyaratan disusun melalui keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

antara ed: bilal ramadhan

43