Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 46
Judul Tuntaskan Dilema Upah
Nama Media Republika
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg5
Jurnalis Tajuk Rencana
Tanggal 2020-11-03 05:15:00
Ukuran 371x117mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 207.760.000
News Value Rp 623.280.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan KoRp orasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kini masalah upah. Pekan lalu, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menerbitkan Surat Edaran (SE)
Nomor 18 Tahun 2020, yang berisi imbauan kepada pemerintah daerah agar tidak menaikkan
upah minimum regional 2021. Alasannya, tentu saja pagebluk Covid-19.
SE Menaker ini disambut kecewa oleh para karyawan, buruh, dan lain-lain. Sementara di sisi lain,
SE Menaker ini membuat mayoritas para pengusaha dilematis. Upah dapat berdampak langsung
pada beban operasional, sekaligus pada daya beli publik.
Respons para kepala daerah terhadap SE Menaker soal upah 2021 ini berbeda. Ada beberapa
kepala daerah yang mengikuti imbauan SE Menaker, tetapi ada pula yang menetapkan upah
minimum regionalnya. DKI Jakarta, misalnya, Gubernur Anies Baswedan menegaskan, upah
pekerja di DKI harustetap naik, dengan catatan bagi sektor-sektor yang tidak terpengaruh
pandemik Covid-19.
TUNTASKAN DILEMA UPAH
Kini masalah upah. Pekan lalu, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menerbitkan Surat Edaran (SE)
Nomor 18 Tahun 2020, yang berisi imbauan kepada pemerintah daerah agar tidak menaikkan
upah minimum regional 2021. Alasannya, tentu saja pandemik Covid-19.
SE Menaker ini disambut kecewa oleh para karyawan, buruh, dan lain-lain. Sementara di sisi lain,
SE Menaker ini membuat mayoritas para pengusaha dilematis. Upah dapat berdampak langsung
pada beban operasional, sekaligus pada daya beli publik.
Respons para kepala daerah terhadap SE Menaker soal upah 2021 ini berbeda. Ada beberapa
kepala daerah yang mengikuti imbauan SE Menaker, tetapi ada pula yang menetapkan upah
minimum regionalnya. DKI Jakarta, misalnya, Gubernur Anies Baswedan menegaskan, upah
pekerja di DKI harus tetap naik, dengan catatan bagi sektor-sektor yang tidak terpengaruh
pagebluk Covid-19.
SE Menaker soal pengupahan ini seolah menambah panjang daftar masalah di sektor
ketenagakerjaan. Bulan lalu, perhatian kita tersita oleh pengesahan UU Cipta Kerja yang
45
