Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

JOKOWI TEKEN UU CIPTA KERJA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menandatangani draf Undang-Undang Cipta Kerja (UU
Ciptaker) yang telah disetujui oleh Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang
hampir sebulan silam, Senin (2/11). Pada hari yang sama, UU itu langsung diundangkan oleh
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan masuk dalam Lembaran Negara Tahun 2020
Nomor 245.

Dari salinan yang diperoleh Investor Daily, Senin (2/11) malam, terungkap bahwa undang-
undang itu secara resmi bernama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Berbeda dengan sejumlah draf yang beredar di masyarakat
pascapersejutujuan DPR pada 5 Oktober lalu, jumlah halaman UU Cipta Kerja yang telah diteken
Presiden ini sebanyak 1.187 lembar temasuk halaman Penjelasan.

Dari 1.187 lembar tersebut, UU Cipta Kerja sendiri memiliki 769 halaman, sedangkan 418
halaman sisanya adalah bagian penjelasan. Sementara jumlah bab dalam UU adalah sebanyak
15 bab, sedangkan jumlah pasal sebanyak 186 pasal. Lembar tanda tangan Presiden terletak di
halaman 769 yang kemudian disusul dengan bagian halaman penjelasan.

Sesuai bunyi Pasal 186, Un-dang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Rapat Paripurna DPR RI pada 5 Oktober lalu menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
untuk disahkan menjadi undang-undang. Kala itu, enam fraksi menyatakan setuju, satu fraksi
memberikan catatan (Fraksi PAN), dan dua fraksi yang menyatakan menolak persetujuan RUU
Ciptaker menjadi UU (Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS). Bahkan, Partai Demokrat
memutuskan walk out dari rapat paripurna tersebut.

Meskipun memiliki kompleksitas yang tinggi, pembahasan UU Ciptaker ini tergolong cepat,
bahkan kurang dari delapan bulan. Pasalnya, pemerintah secara resmi menyerahkan Surat
Presiden (Supres), Draf dan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja (Ciptaker) kepada Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) baru pada 12 Februari 2020.

Saat diserahkan ke DPR, RUU Ciptaker ini terdiri atas 15 bab dan 174 pasal dan disusun dengan
menggunakan metode omnibus law yang berdampak terhadap 79 undang-undang (UU).
Sementara isu-isu yang dibahas dalam UU terhimpun dalam 11 klaster yaitu Penyederhanaan
Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan
Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi
Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, serta
Kawasan Ekonomi.

Peraturan Pelaksanaan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tengah
menyiapkan sejumlah peraturan pelaksanaan sebagai turunan dari UU Cipta Kerja. Penyusunan
peraturan pelaksanaan ini dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan para pemangku
kepentingan terkait dan masyarakat luas. Saat ini ada 37 Peraturan Pemerintah dan lima
Peraturan Presiden yang tengah disusun.

Ia menjelaskan, setidaknya ada tiga manfaat utama dari adanya UU Cipta Kerja. Pertama,
mendorong penciptaan lapangan kerja. Kedua, memudahkan pembukaan usaha baru. Ketiga,
mendukung pemberantasan korupsi. "UU Cipta Kerja menjadi instrumen utama dalam mengatasi
berbagai tantangan nasional seperti penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, dan
Reformasi Regulasi. Ini untuk mendorong transformasi ekonomi dan pemulihan ekonomi
nasional," ujar Airlangga saat menjadi narasumber dalam webinar Dikti dengan para rektor,
Senin (2/11) di Jakarta.

32