Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 29
"Dalam konteks ini tidak ada korelasi antara keberpihakan pemerintah atau Presiden kepada
buruh dengan tidak ditandatanganinya pengesahan RUU Cipta Kerja oleh Presiden, karena demi
hukum RUU Cipta kerja akan sah pada tanggal 3 November 2020," ucapnya.
Secara nalar dan logika sehat, kalau dan keberpihakan Presiden kepada tuntutan buruh, ia
menegaskan pemerintah seharusnya tidak menyetujui RUU Cipta Kerja saat pembahasan tingkat
II di Rapat Paripurna DPR.
"Atau setidak-setidaknya setelah pengesahan, Presiden mengambil langkah legislative revlew
dengan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PeRp pu) atau Pemerintah
segara menginisiasi atau mengusulkan revisi terhadap UU Cipta Kerja," ucapnya.
(rizal/bi)
28
