Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 28
Judul DPR: UU Ciptaker Tetap Berlaku Sah
Nama Media Pos Kota
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg6
Jurnalis BI
Tanggal 2020-11-03 05:45:00
Ukuran 156x77mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 14.040.000
News Value Rp 70.200.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan KoRp orasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Didik Mukrianto (anggota Komisi III DPR) Sejak disetujui bersama, RUU tersebut sah
menjadi UU dan wajib diundangkan
negative - Didik Mukrianto (anggota Komisi III DPR) Dalam konteks ini tidak ada korelasi antara
keberpihakan pemerintah atau Presiden kepada buruh dengan tidak ditandatanganinya
pengesahan RUU Cipta Kerja oleh Presiden, karena demi hukum RUU Cipta kerja akan sah pada
tanggal 3 November 2020
positive - Didik Mukrianto (anggota Komisi III DPR) Atau setidak-setidaknya setelah
pengesahan,. Presiden mengambil langkah legislative revlew dengan membuat Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang (PeRp pu) atau Pemerintah segara menginisiasi atau
mengusulkan revisi terhadap UU Cipta Kerja
Ringkasan
Meski Presiden Jokowi tidak menandatangani dalam waktu 30 hari, UU Cipta Kerja (Ciptaker)
tetap berlaku. "Sejak disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan,"
kata kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto, Senin (2/11).
DPR: UU CIPTAKER TETAP BERLAKU SAH
Meski Presiden Jokowi tidak menandatangani dalam waktu 30 hari, UU Cipta Kerja (Ciptaker)
tetap berlaku. "Sejak disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan,"
kata kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto, Senin (2/11).
Atas dasar itu, ia mengungkap RUU Cipta Kerja yang sudah disetujui DPR dan pemerintah pada
5 Oktober 2020 setidaknya sudah sah dan wajib diundangkan pada 3 November ini, meskipun
Presiden tidak mau membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk pengesahannya.
27
