Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

negative - Emanuel Melkiades Laka Lena (Wakil Ketua Komisi IX DPR) Kami belum mengetahui
persis SE ini, kami masih reses. Seharusnya pemerintah tidak memukul rata kondisi perusahaan
dan sektor-sektornya

negative - Emanuel Melkiades Laka Lena (Wakil Ketua Komisi IX DPR) Kan ada dewan
pengupahan daerah. Di sanalah upah minimum disepakati oleh buruh, pengusaha dan
pemerintah daerah

negative - Emanuel Melkiades Laka Lena (Wakil Ketua Komisi IX DPR) Buktinya sudah ada 30
provinsi yang menyatakan UM 2021 sama seperrti UM 2020. Jadi soal upah ini jangan jadi
perdebatan, hanya akan menyita energi. Sebaiknya ada titik temu antara pengusajha dan buruh,
agar keberlangsungan usaha tetap berjalan

Ringkasan

Hingga hari ini (kemarin), buruh terus menyuarakan upah minimum (UM) 2021. Selain menolak
UU Cipta Kerja, aksi yang diikuti ribuan buruh tersebut dititik pusatkan di Istana dan Mahkamah
Konstitusi(MK). Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar
mengatakan, kenaikan upah setiap tahun dilakukan. "Semua terjebak pada Surat Edaran (SE)
Menaker yang sebenarnya hal biasa yang dikeluarkan tiap tahun, dan kebiasaan tersebut tidak
perlu dipersoalkan. Apalagi penetapan UM kan hak prerogatif gubernur," ujar Timboel Siregar
kepada INDOPOS di Jakarta, Senin (2/11/2020).

KERJA WASNAKER BELUM BERKUALITAS

JAKARTA-Hingga hari ini (kemarin), buruh terus menyuarakan upah minimum (UM) 2021. Selain
menolak UU Cipta Kerja, aksi yang diikuti ribuan buruh tersebut dititik pusatkan di Istana dan
Mahkamah Konstitusi(MK).

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, kenaikan upah
setiap tahun dilakukan. "Semua terjebak pada Surat Edaran (SE) Menaker yang sebenarnya hal
biasa yang dikeluarkan tiap tahun, dan kebiasaan tersebut tidak perlu dipersoalkan. Apalagi

penetapan UM kan hak prerogatif gubernur," ujar Timboel Siregar kepada INDOPOS di Jakarta,
Senin (2/11/2020).

Menurut dia, ada persoalan mendasar dari pada masalah UM. Bagaimana selama ini penegakkan
hukum yang lemah. Seperti fakta sosiologis dalam hubungan industrial. Misalnya, masih banyak
pekerja dibayar di bawah UM. Padahal, pekerja yang sudah bekerja lebih dari setahun banyak
yang

dibayar sebatas UM. "Ini semestinya yang harus jadi perhatian kita," ucap dia.
Ia menyebut, fakta di 2020 ini terjadi inflasi. Jika UM di 2021 tidak naik, maka UM 2021 akan
tergerus inflasi. Faktanya banyak gubernur yang memang tidak menaikkan UM 2021. Buruh,
kata dia, harus mendesak Bantuan Subsidi Upah (BSU) tetap diberikan di 2021. Harus tepat
sasaran.
"Yang harus diberikan para pekerja dari perusahaan yang memang perusahaannya tidak mampu.
Ini yang akan menjaga daya beli buruh. Sehingga tingkat kesejahteraan buruh dan eksistensi
usaha tetap berjalan dengan baik," tandas Timboel.

22