Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 25
belum melakukan pembahasan resmi dengan Komisi IX. "Kami belum mengetahui persis SE ini,
kami masih reses.
Seharusnya pemerintah tidak memukul rata kondisi perusahaan dan sektor-sektornya," kata dia.
Emanuel mengatakan, kenaikan upah minimum berada di tangan pemimpin daerah. Tentu
mereka tidak wajib melaksanakan SE Menaker tersebut. " Kan ada dewan pengupahan daerah.
Di sanalah upah minimum disepakati oleh buruh, pengusaha dan pemerintah daerah,"
ungkapnya.
Dia meyebut, UM 2021 bisa saja turun. Seperti pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa dampak
ekonomi di tengah pandemi Covid-19 bisa saja menyebabkan upah minimum turun. Namun,
penetapan UM tersebut hanya berlaku di masing-masing daerah.
"Buktinya sudah ada 30 provinsi yang menyatakan UM 2021 sama seperrti UM 2020. Jadi soal
upah ini jangan jadi perdebatan, hanya akan menyita energi. Sebaiknya ada titik temu antara
pengusajha dan buruh, agar keberlangsungan usaha tetap berjalan," pungkas Emanuel. (nas)
24
