Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 22
Judul Kerja Wasnaker Belum Berkualitas
Nama Media Indopos
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg2
Jurnalis nas
Tanggal 2020-11-03 05:49:00
Ukuran 234x259mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 117.936.000
News Value Rp 589.680.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan KoRp orasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Semua terjebak pada
Surat Edaran (SE) Menaker yang sebenarnya hal biasa yang dikeluarkan tiap tahun, dan
kebiasaan tersebut tidak perlu dipersoalkan. Apalagi penetapan UM kan hak prerogatif gubernur
neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Ini semestinya yang
harus jadi perhatian kita
positive - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Yang harus diberikan
para pekerja dari perusahaan yang memang perusahaannya tidak mampu. Ini yang akan
menjaga daya beli buruh. Sehingga tingkat kesejahteraan buruh dan eksistensi usaha tetap
berjalan dengan baik
positive - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Kan bisa saja subsidi
tersebut anggarannya dari APBD. Paling tidak pemda bisa memberikan diskon harga, misalnya,
subsidi 10 persen untuk membeli kebutuhan pokok
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Kami mempertanyakan
kualitas wasnaker. Buruh harus minta komitmen pemerintah. Jangan terus membiarkan praktik
UM yang tidak sesuai regulasi terjadi. Sehingga hak pekerja mendapatkan upah layak hanya jadi
isapan jempol
positive - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Saya yakin banyak
pekerja yang akan senang karena pekerja yang selama ini upahnya di bawah UM akan naik
sesuai UM 2020, lalu pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun akan mendapat upah di
atas UM 2020 yang juga akan diterapkan di 2021
negative - Andy Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI)) Kita lihat sekarang ada empat kepala daerah yang tetap menaikkan upah minimum.
Yakni, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Jogyakarta (DIY), Jawa Timur dan DKI Jakarta
neutral - Andy Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI))
Emanuel Melkiades Laka Lena. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI. hukum seperti yudisial review pun
akan kami tempuh
21