Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 18
"Kebijakan DKI asimetris ini menyulitkan karena ini pasti pada saat menentukan mana yang
terdampak dan tidak terdampak akan ramai karena nanti untuk melakukan justifikasinya seperti
apa dengan kondisi yang seperti ini. Belum nanti serikat pekerjanya secara objektif melihat tidak
terdampak, kita bilang terdampak, macam-macam lah," kata Hariyadi.
Belum lagi, menurutnya kebijakan seperti itu akan menambah beban administratif jika
pengusaha harus mengajukan sebagai bisnis yang terdampak COVID-19 ke Dinas Tenaga Kerja
(Disnakertrans) dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
"Tentu ini akan menyulitkan dan menambah beban kita secara administratif," tuturnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah menyebut ada
sejumlah sektor usaha yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga tidak perlu menaikkan UMP
2021.
"Contohnya yang terdampak seperti mal, hotel, pariwisata, properti, ritel, terus perdagangan
makan minum itu kan terdampak," kata dia dalam konferensi pers virtual, Senin (2/11/2020).
Usaha yang bergerak di sektor-sektor tersebut tinggal mengajukan kepada Pemprov DKI Jakarta
agar upah yang berlaku buat mereka sama dengan UMP 2020.
"Jadi kalau perusahaannya itu mengajukan untuk dilakukan penyesuaian UMP 2021, sepertinya
untuk perusahaan-perusahaan tersebut sudah tidak perlu lagi ada kajian-kajian, langsung
dikeluarkan SK Kadisnaker untuk bisa disesuaikan dia menggunakan UMP tahun 2020,"
paparnya.
Berdasarkan data yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta, dia mengatakan sektor-sektor yang
disebutkan di atas dipastikan terdampak pandemi COVID-19.
17
