Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Ringkasan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) singgung Gubernur di sejumlah provinsi yang menaikkan
Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 atau tidak mengikuti kebijakan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menilai
kemungkinan adanya sikap politis para gubernur tersebut dalam memutuskan kenaikan UMP
2021 karena mau Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Terlepas dari itu benar atau tidak, dia
menilai keputusan itu kurang tepat.

SENTIL GUBERNUR NAIKKAN UMP, PENGUSAHA PUSING SAMA KEPUTUSAN ANIES

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) singgung Gubernur di sejumlah provinsi yang menaikkan
Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 atau tidak mengikuti kebijakan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menilai kemungkinan adanya sikap politis para
gubernur tersebut dalam memutuskan kenaikan UMP 2021 karena mau Pemilihan Presiden
(Pilpres) 2024. Terlepas dari itu benar atau tidak, dia menilai keputusan itu kurang tepat.

"Rasanya tidak (terkait) Pilkada, tapi mau Pilpres 2024. Seinget saya nama-nama ini adalah yang
muncul di polling-polling yang akan berkompetisi di 2024, tapi tidak tahu lah saya tidak bisa
menjawab itu. Tapi yang jelas ini kurang memperhatikan," kata Hariyadi dalam konferensi pers
di kantornya, Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/11/2020).

Menurutnya, UMP ini bukan berarti berlaku untuk upah keseluruhan, melainkan hanya berlaku
untuk pekerja baru atau fresh graduate. Pekerja dinilai masih bisa negosiasi gaji sesuai
kemampuan perusahaan walaupun UMP 2021 tidak naik.
"Kami tidak akan menggugat karena keputusan itu kan memang ada di kepala daerah. Hanya
kami menyayangkan karena kenaikan ini tidak melihat kondisi real dan pemahamannya terhadap
upah minimum sebagai jaring pengaman sosial itu kelihatannya kurang," tuturnya.

Senada dengan Hariyadi, Wakil Sekretaris Umum Apindo yang juga Wakil Ketua Dewan
Pengupahan Nasional, Adi Mahfudz mengatakan saat ini kondisi sedang tidak normal karena ada
pandemi COVI-19. Untuk itu, dinilai tidak relevan jika UMP 2021 naik.

"Saat ini kita dalam kondisi tidak normal, yaitu pandemi COVID-19. Aturan PP 78 yang
seyogyanya diharapkan dapat diterapkan menjadi tidak dapat diterapkan karena situasi dan
kondisi yang ada tidak memungkinkan," urai Adi.

Pengusaha tambah dibikin pusing dengan kebijakan Gubernur Anies Baswedan. Klik halaman
selanjutnya.

Satu-satunya saat ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil jalan tengah dalam
menetapkan UMP 2021. Dia mengambil kebijakan asimetris atau berlaku tidak sama bagi
perusahaan yang terdampak, dengan yang tidak terdampak pandemi COVID-19.

Bagi perusahaan yang tidak terdampak COVID-19 wajib menaikkan UMP 2021 Jakarta menjadi
Rp 4.416.186,548 atau naik 3,27% dari UMP tahun ini yang Rp 4.276.349. Sedangkan bagi
perusahaan yang terdampak pandemi, besaran UMP 2021 boleh sama dengan UMP 2020.

Hariyadi mengatakan kebijakan itu menyulitkan. Dalam pelaksanaannya dinilai akan
menimbulkan pro dan kontra antara pekerja dan pengusaha dalam menetapkan suatu
perusahaan terdampak atau tidak terdampak pandemi COVID-19.

16