Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 16

Judul               Sentil Gubernur Naikkan UMP, Pengusaha Pusing sama Keputusan
                                    Anies
                Nama Media          detik.com
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5238931/sentil-
                                    gubernur-naikkan-ump-pengusaha-pusing-sama-keputusan-anies
                Jurnalis            Anisa Indraini
                Tanggal             2020-11-03 06:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             KoRp orasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Rasanya tidak (terkait) Pilkada, tapi mau
              Pilpres  2024.  Seinget  saya  nama-nama  ini  adalah  yang  muncul  di  polling-polling  yang  akan
              berkompetisi di 2024, tapi tidak tahu lah saya tidak bisa menjawab itu. Tapi yang jelas ini kurang
              memperhatikan

              negative  -  Hariyadi  Sukamdani  (Ketua  Umum  Apindo)  Kami  tidak  akan  menggugat  karena
              keputusan itu kan memang ada di kepala daerah. Hanya kami menyayangkan karena kenaikan
              ini  tidak  melihat  kondisi  real  dan  pemahamannya  terhadap  upah  minimum  sebagai  jaring
              pengaman sosial itu kelihatannya kurang

              negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Saat ini kita dalam kondisi tidak normal,
              yaitu pandemi COVID-19. Aturan PP 78 yang seyogyanya diharapkan dapat diterapkan menjadi
              tidak dapat diterapkan karena situasi dan kondisi yang ada tidak memungkinkan

              negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Kebijakan DKI asimetris ini menyulitkan
              karena ini pasti pada saat menentukan mana yang terdampak dan tidak terdampak akan ramai
              karena nanti untuk melakukan justifikasinya seperti apa dengan kondisi yang seperti ini. Belum
              nanti serikat pekerjanya secara objektif melihat tidak terdampak, kita bilang terdampak, macam-
              macam lah

              neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Tentu ini akan menyulitkan dan menambah
              beban kita secara administratif

              negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta)
              Contohnya  yang  terdampak  seperti  mal,  hotel,  pariwisata,  properti,  ritel,  terus  perdagangan
              makan minum itu kan terdampak

              positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta) Jadi
              kalau perusahaannya itu mengajukan untuk dilakukan penyesuaian UMP 2021, sepertinya untuk
              perusahaan-perusahaan tersebut sudah tidak perlu lagi ada kajian-kajian, langsung dikeluarkan
              SK Kadisnaker untuk bisa disesuaikan dia menggunakan UMP tahun 2020


                                                           15
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21