Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Demikian juga dengan pemerintah dareah yang tidak mau menaikkan UM 2021. Menurut
Timboel, seharusnya mereka bisa memberikan kebijakan subsidi bagi buruh. Hal ini menjadi
solusi bagi pemerintah daerah yang tidak menaikkan UM 2021. "Kan bisa saja subsidi tersebut
anggarannya dari APBD. Paling tidak pemda bisa memberikan diskon harga, misalnya, subsidi
10 persen untuk membeli kebutuhan pokok," beber dia.

Ia juga menegaskan, peran pemerintah pusat dan daerah harus diformalkan agar masalah UM
tidak menjadi masalah tahunan. Peran pengawas naker (Wasnaker) masih lemah. Hal ini
menyebabkan banyak buruh yang menerima upah di bawah UM.

"Kami mempertanyakan kualitas wasnaker. Buruh harus minta komitmen pemerintah. Jangan
terus membiarkan praktik UM yang tidak sesuai regulasi terjadi. Sehingga hak pekerja
mendapatkan upah layak hanya jadi isapan jempol," tegas dia.

Apabila UM 2021 tidak naik, kata Timboel, maka kinerja wasnaker harus lebih transparan terkait
penegakkan hukum. Sebab, hal itu sangat berdampak besar kepada buruh yang memiliki upah
di bawah UM. "Saya yakin banyak pekerja yang akan senang karena

pekerja yang selama ini upahnya di bawah UM akan naik sesuai UM 2020, lalu pekerja yang
sudah bekerja lebih dari satu tahun akan mendapat upah di atas UM 2020 yang juga akan
diterapkan di 2021," kata dia.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andy Gani Nena
Wea mengatakan, sejak awal ia telah mengingatkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan
terkait Surat Edaran (SE) Menaker tentang upah minimum 2021. Itu terbukti beberapa kepala
daerah tidak menjalankan SE tersebut. "Kita lihat sekarang ada empat kepala daerah yang tetap
menaikkan upah minimum. Yakni, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Jogyakarta (DIY),
Jawa Timur dan DKI Jakarta," ungkap dia.

Ia menilai, terbitnya SE "Menaker itu, pemerintah telah memukul rata kondisi perusahaan,
sektoral dan daerah. Padahal, di beberapa sektor, tidak sedikit perusahaan mendapatkan
keuntungan. Salah satunya di sektor perikanan. Kemudian di beberapa daerah pun mampu
menaikkan UM 2021. "Seharusnya jangan dipukul rata. Ada daerah yang perekonomiannya baik,
kemudian kita

tahu ekspor udang kita meningkat terus. Dan mereka menaikkan upah sendiri," kata dia.

Gani menuturkan, pemerintah harus melihat kondisi riil di lapangan. Tidak terlalu dalam
mengintervensi. Sebab, buruh kini mulai sadar. Bahkan, mereka yang tingkat pimpinan unit kecil
(PUK) saja paham bagaimana kondisi perusahaan di tempat mereka bekerja. "Kita tetap
suarakan upah minimum pada aksi hari ini (kemarin). Aksi hari ini (kenarin) kami lakukan damai.
Kami ingin membangun persepsi bahwa buruh tidak hanya bisa melakukan demontrasi saja, tapi
langkah

ASP1RASI-Massa dari elemen buruh berunjuk rasa di depan kawasan Patung

Arjunawiwaha atau Patung Kuda, Jakarta, Senin (2/11/2020). Dalam aksinya mereka menuntut
pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan menuntut agar Upah Minimum 2021 (UMP, UMK,
UMSP, dan UMSK) tetap naik.
Seharusnya pemerintah tidak memukul rata kondisi perusahaan dan sektor-sektornya. "hukum
seperti yudisial review pun akan kami tempuh," ungkap Gani.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menuturkan,
pihaknya belum mengetahui persis terkait SE Menaker tentang Upah 2021. Karena Menaker

23