Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

minimum. Balikan, terdapat ancaman gelombang PHK besar-besaran jika kenaikan UMP 2021
direalisasikan.
"Dengan penetapan upah yang tidak sesuai dengan surat edaran, dapat dipastikan akan semakin
mempersulit dunia usaha yang pada ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-
besaran dalam kondisi krisis," ujar Hariyadi dalam konferensi pers di kantor Apindo, Jakarta,
Senin (2/11).

Dia mengaku, Apindo sulit menerima keputusan pemerintah tidak menaikkan UMP pada 2021.
Sebab, dalam kondisi memburuknya ekonomi karena pandemi Covid-19, seharusnya UMP
diturunkan, sehingga kelangsungan pekerja/ buruh dapat terjaga. "Dengan berbagai proses
dialog dan diskusi, kami berusaha memahami keputusan pemerintah," ucap Hariyadi.

Hariyadi menerangkan, acuan usulan penurunan UMP adalah formula penentuan upah minimum
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Kalau memakai rumus itu, UMP
seharusnya turun, karena ekonomi Indonesia Kuartal 11-2020 turun 5,32% dan inflasi 1,24%.
Hariyadi mempersilakan perusahaan menaikkan upah minimum, jika mampu. Namun, bukan
berarti harus dijadikan acuan untuk menuntut kenaikan upah. Sebab kata dia, banyak juga
perusahaan yang sedang kesulitan, akibat dihantam pandemi Covid-19.

Berdasarkan catatan Apindo, sebanyak 84% perusahan mencatat penurunan pendapatan,
bahkan sebagian merugi. Hanya 14% tercatat stabil atau mampu mempertahankan kinerja
perusahaan dan 2% mengantongi laba.

Hariyadi tidak memungkiri kenaikan UMP itu berbalut politis. Sebab, nama-nama gubernur yang
menaikkan memang digadang-gadang masuk sebagai calon presiden 2024.

Kinerja Manufaktur
Di sisi lain, industri manufaktur nasional masih lemah pada Oktober 2020, telihat pada indeks
manajer pembelian (purchasing manager indac/YMS) sebesar 47,8%, naik dari bulan
sebelumnya 47,2. Ini dipicu efek pengetatan pembatasan social berskala besar (PSBB) DKI
Jakarta pada September 2020. PMI itu dirilis IHS Markit, setelah menyurvei sejumlah manajer
pembelian di perusahaan manufaktur Indonesia. PMI di atas 50 menandakan manufaktur tengah
ekspansif, sedangkan di bawah 50 berarti kontraksi.

Kepala Ekonom HIS Markit Bernard AW menuturkan, manufaktur Indonesia memburuk pada
awal kuartal IV tahun ini, akibat produksi dan permintaan baru yang menurun. Ini terjadi di
tengah tindakan penanganan berkelanjutan untuk mengontrol penyebaran Covid-19.

Meski kebijakan PSBB Jakarta telah dilonggarkan pada pertengahan Oktober 2020, dia menilai,
dorongannya masih terbatas untuk sektor manufaktur. Bahkan, volume produksi terkontraksi
selama dua bulan berturut-turut. "Untuk produksi, arus masuk order baru turun lebih lambat,
sedangkan permintaan terus melemah pada tingkat yang substansial. Apalagi, pandemi Covid-
19 terus meredam sisi permintaan secara keseluruhan," ujar dia dalam keterangan tertulis.

Saat ini, dia menerangkan, pemain manufaktur nasional terus berjuang menghadapi permintaan
yang lemah, biaya overhead yang meningkat, dan tantangan Covid-19. Pemain manufaktur
berharap kondisi tahun depan lebih baik. "Kami memperkirakan pelonggaran PSBB pada
pertengahan Oktober baru terlihat dampaknya terhadap kondisi manufaktur pada November,"
ujar dia. (try)

Hariyadi B Sukamdani

54