Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

APKASI: UMP TAK NAIK KARENA KONDISI

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyatakan, kebijakan yang diambil
pemerintah pusat untuk tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021 sangat wajar.
Pandemi Covid-19 yang membuat dunia usaha kesulitan menjadi alasan kewajaran upah
minimum tak naik.

"Kebijakan yang diambil pemerintah untuk tidak menaikkan UMP atau UMK tersebut sangat
wajar, melihat kondisi sulit yang juga menimpa kalangan dunia usaha kita," tutur Sekretaris
Jenderal Apkasi, Najmul Akhyar, dalam keterangan tertulis yang diterima Republika dari Direktur
Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang, Senin (2/11).

Menurut Najmul, Apkasi akan mendukung dan mengamankan kebijakan tidak naiknya upah
minimum 2021 ini. Apkasi akan mendorong pemerintah kabupaten berupaya dalam pemulihan
ekonomi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat. "Apkasi siap mendukung berbagai
program pemerintah dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan
daya beli masyarakat," kata Najmul yang juga bupati Kabupaten Lombok Utara.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyesalkan ke
putusan Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI, dan Sulawesi Selatan serta kepala
daerah lainnya yang
tetap menaikkan UMP tahun 2021.

"Dengan penetapan upah minimum yang tidak sesuai dengan SE bahwa akan semakin
mempersulit dunia usaha yang pada ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-
besaran dalam kondisi krisis," kata Hariyadi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo meminta Apindo tak perlu khawatir munculnya PHK
terkait dengan kenaikan UMP Jawa Tengah 2021 sebesar 3,27 persen. "Gelombang PHK gimana?
Bentar 'tho' UMP itu upah minimum, dicatat dulu. Dan, itu kan diberlakukan untuk mereka yang
kerja satu tahun, jadi sebenarnya agak tidak beralasan," katanya di Semarang, Senin.

antara ed: agus raharjo

57