Page 168 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 SEPTEMBER 2020
P. 168

sebagai pengganti UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga
              Kerja Indonesia di Luar Negeri.
              "Pemerintah terus berupaya agar hak-hak para pekerja migran, termasuk anggota keluarganya
              dapat terpenuhi," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, dalam Temu Inspiratif
              dan  Silaturahmi  ke  Lembaga  Pelatihan  Kerja  (LPK)  Balindo  Paradiso  Denpasar,  Bali,  Sabtu
              (12/9/2020).

              UU PPMI, disebutnya telah secara jelas mengamanatkan bahwa hanya calon PMI yang telah
              memiliki kompetensi dan persyaratan lain yang ditentukan, yang dapat berangkat bekerja ke
              luar negeri. Kompetensi calon PMI menjadi faktor penting dalam aspek perlindungan, utamanya
              dalam meningkatkan posisi tawar PMI di pasar kerja internasional.

              "Dengan memiliki kompetensi, maka sesungguhnya aspek perlindungan PMI yang diawali dari
              perlindungan diri PMI sendiri dapat diwujudkan," katanya.

              Hingga kini, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi kerja bagi Calon Pekerja
              Migran Indonesia (CPMI) masih menjadi isu utama yang harus diselesaikan.

              Untuk  menyelesaikan  persoalan  tersebut,  ia  minta  pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/kota
              menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana amanat UU Nomor 18 tahun 2017
              pasal  40  dan  41,  yakni  menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan  kerja  oleh  lembaga
              pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
              dan menyediakan dan memfasilitasi pelatihan CPMI melalui pelatihan vokasi yang anggarannya
              berasal dari fungsi pendidikan.

              Ida juga mengharapkan peran aktif pihak-pihak yang menjadi penanggung jawab Penempatan
              Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk memberikan pelayanan secara profesional dan sebaik-
              baiknya demi terciptanya perlindungan dan pemajuan hak-hak PMI. Melalui tata kelola yang lebih
              baik, maka berbagai kasus yang sering terjadi selama ini dengan sendirinya dapat ditekan secara
              signifikan.

              "Ini tentunya menjadi harapan kita semua, untuk dapat segera diwujudkannya aturan maupun
              tata  kelola  penempatan  dan  pelindungan  pekerja  migran  yang  lebih  baik,"  ucapnya    Pada
              kesempatan  tersebut,  ia  juga  mengapresiasi  LPK  Balindo  Paradiso  yang  telah  menghasilkan
              cukup  banyak  lulusan  yang  terserap  di  pasar  kerja,  utamanya  yang  bekerja  di  kapal-kapal
              pelayaran asing.

              "Atas  nama  pemerintah,  khususnya  Kementerian  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia,  saya
              menyampaikan  penghargaan  dan  terima  kasih  kepada  LPK  Balindo  Paradiso  yang  telah  ikut
              mendukung program pemerintah dalam melakukan peningkatan kompetensi CPMI," katanya..






















                                                           167
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173