Page 194 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 SEPTEMBER 2020
P. 194
Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ida mengatakan dalam melindungi PMI, pemerintah telah
menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (UU PPMI) sebagai pengganti UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
"Pemerintah terus berupaya agar hak-hak para pekerja migran, termasuk anggota keluarganya
dapat terpenuhi," ujar Ida Fauziyah, dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/9/2020).
Hal itu ia ungkapkan dalam acara Temu Inspiratif dan Silaturahmi ke Lembaga Pelatihan Kerja
(LPK) Balindo Paradiso Denpasar, Bali pada hari ini. Menurut Ida, UU PPMI telah secara jelas
mengamanatkan bahwa hanya calon PMI yang telah memiliki kompetensi serta persyaratan lain
yang ditentukan, yang dapat berangkat bekerja ke luar negeri.
Kompetensi calon PMI juga menjadi faktor penting dalam aspek perlindungan, utamanya dalam
meningkatkan posisi tawar PMI di pasar kerja internasional."Dengan memiliki kompetensi, maka
sesungguhnya aspek perlindungan PMI yang diawali dari perlindungan diri PMI sendiri dapat
diwujudkan," ungkapnya.
Ida menyadari hingga kini penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi kerja bagi
Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) masih menjadi isu utama yang harus diselesaikan.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, ia pun meminta Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana amanat UU Nomor
18 tahun 2017 pasal 40 dan 41, yakni menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh
lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang
terakreditasi; dan menyediakan serta memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia
melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.
Ida juga berharap adanya peran aktif pihak-pihak yang menjadi penanggung jawab Penempatan
Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk memberikan pelayanan secara profesional dan sebaik-
baiknya demi terciptanya perlindungan dan pemajuan hak-hak PMI. Sebab melalui tata kelola
yang lebih baik, maka berbagai kasus yang sering terjadi selama ini dengan sendirinya dapat
ditekan secara signifikan.
"Ini tentunya menjadi harapan kita semua, untuk dapat segera diwujudkannya aturan maupun
tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran yang lebih baik," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut Ida turut mengapresiasi LPK Balindo Paradiso yang telah
menghasilkan cukup banyak lulusan yang terserap di pasar kerja, utamanya yang bekerja di
kapal-kapal pelayaran asing.
"Atas nama pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, saya
menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada LPK Balindo Paradiso yang telah ikut
mendukung program pemerintah dalam melakukan peningkatan kompetensi CPMI,"
pungkasnya.
(mul/ega).
193
