Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 SEPTEMBER 2020
P. 198
Hal tersebut dilakukan seraya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49
Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama
Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19.
Relaksasi ini berupa pembebasan iuran hingga 99 persen untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
dan Jaminan Kematian (JKM), serta penundaan pembayaran iuran untuk Jaminan Pensiun (JP).
"Dengan relaksasi ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi industri agar tetap terjaga
kelangsungan usaha serta pekerja tetap dapat terlindungi dengan optimal," katanya dalam
keterangan pers Menko Perekonomian, Sabtu (12/9).
Lebih lanjut, Airlangga menyatakan bahwa saat ini pemerintah juga berupaya mendorong agar
para pekerja migran bisa mendapatkan berbagai program bantuan termasuk bantuan sosial, dan
bantuan presiden terkait permodalan untuk UMKM.
"Jadi dari pimpinan daerah dan Kementerian Ketenagakerjaan bisa berkolaborasi dengan
Kementerian Koperasi dan UKM agar mereka yang belum bisa ke luar negeri ini bisa memperoleh
kesempatan untuk menjadi wiraswasta," tambahnya.
Dalam rangka melindungi tenaga kerja di masa pandemi Covid-19, perlu juga dipastikan
perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja.
Di mana, Kebijakan pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam
rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, harus dijalankan oleh seluruh pemangku
kepentingan di daerah.
"Ini penting dalam mengupayakan pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 di
lingkungan kerja melalui pembinaan dan pengawasan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) kepada perusahaan," tegas Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
(mcr2/jpnn)
197
