Page 351 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 SEPTEMBER 2020
P. 351
"Saya khawatir kalau hanya mengacu data BPJS Ketenagakerjaan tidak tepat sasaran, yang
justru sangat membutuhkan malah tidak mendapat bantuan," ujar Timboel.
Timboel menilai pemberlakuan PSBB seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk
meningkatkan pendataan pekerja yang terimbas pandemi. Dia sejatinya menilai bahwa program
ini telah baik dari segi perencanaan, namun perlu pembenahan dalam kualitas penyaluran.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah Ida Fauziyah mengharuskan penerima
bantuan langsung tunai (BLT) untuk mengembalikan dana yang ditransfer oleh pemerintah jika
tidak memenuhi kriteria.
"Pekerja yang tidak memenuhi syarat Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 namun telah menerima
bantuan ini, maka kami mohon yang bersangkutan wajib kembalikan bantuan tersebut ke
rekening kas negara," katanya pada Selasa (8/9/2020).
Aturan mengenai bantuan ini diatur dalam Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji atau Upah Bagi Pekerja atau Buruh dalam
Penanganan Dampak Covid-19.
Di dalam aturan tersebut, penerima bantuan adalah para pekerja dengan upah di bawah Rp5
juta dan merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2020. Penerima upah pun
diwajibkan memiliki rekening aktif untuk dapat menerima bantuan ini.
350
