Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 SEPTEMBER 2020
P. 76
Ike menjelaskan, pemerintah akan membentuk program JPK. Dia mengungkapkan, program
tersebut diperuntukkan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Manfaat program JPK ini meliputi pelatihan dan sertifikasi, uang tunai, serta fasilitas
penempatan," kata Ika dalam keterangan tertulis.
Dia menilai bahwa ketentuan itu akan menguntungkan para buruh. Dia melanjutkan, produk
hukum itu telah menetapkan pengaturan baru dalam tiga undang-undang terkait
ketenagakerjaan, yakni UU No. 14 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 40 Tahun 2004
tentang SJSN dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
Perkara lain yang dianggap menguntungkan buruh adalah dihapusnya ketentuan yang diatur
Pasal 59 UU Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Dia mengatakan, penghapusan pasal
tersebut membuat hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi
lebih fleksibel dan tidak rigid dalam RUU tersebut.
"Pekerja PKWT juga mendapat uang kompensasi pada saat kontrak kerjanya berakhir dan/atau
pekerjaan selesai dengan besaran yang ditetapkan pemerintah," katanya.
Sementara, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan,
RUU Omnibus Law diharapkan segera selesai. Dia mengatakan, regulasi itu ditargetkan bisa
disahkan paling lambat pada Oktober tahun ini.
75
