Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 SEPTEMBER 2020

Penerapan PSBB di DKI Jakarta dan ancaman resesi ekonomi yang kian nyata membuai
pengusaha patah arang untuk mengebut realisasi investasi hingga akhir tahun ini. Praktis,
prospek pemulihan pasar tenaga kerja makin kabur.

PASAR KERJA DI AMBANG KOMA

Bisnis, JAKARTA --- Penerapan PSBB di DKI Jakarta dan ancaman resesi ekonomi yang kian nyata
membuai pengusaha patah arang untuk mengebut realisasi investasi hingga akhir tahun ini.
Praktis, prospek pemulihan pasar tenaga kerja makin kabur.

Rahmad Fauzan

rahmad.fauzan@bisnis.coin

Tahun ini adalah tahun yang berat bagi sektor ketenagakerjaan Indonesia. Pandemi telah
membuat jutaan orang kehilangan mata pencarian. Diberlakukannya lagi PSBB di Jakarta juga
berisiko kembali memicu gelombang PHK. Belum lagi, tren investasi yang loyo belum bisa
diandalkan untuk memacu serapan tenaga kerja.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B. Sukamdani menjelaskan mayoritas
rencana investasi pada 2020 akan tertunda hingga tahun depan. Pasalnya, diterapkannya
kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI kian menggerus kepercayaan diri para
calon investor.

Menurut Hariyadi, pengusaha kini mengerem keinginan untuk berekspansi karena lebih
mengutamakan modalnya untuk keperluan bertahan atau survival, mode.

"Pengusaha itu selalu melihat prospek. Kalaupun mereka punya ekuitas, hal tersebut akan
dialokasikan sebagai dana cadangan untuk menjaga arus kas perusahaan. Jika demikian, maka
mayoritas bakal investasi di Indonesia harus ditunda tahun depan," kata Hariyadi, Senin (14/9).
Sejalan dengan itu, sebutnya, prospek pembukaan lapangan Kerja bani dan penyerapan
angkatan kerja pun makin menyempit.

Dengan demikian, dia menyarankan pemerintah berkoordinasi dengan calon investor terkait
dengan isu penempatan tenaga kerja sebagai upaya persiapan menyambut pemulihan ekonomi
yang diprediksi terjadi tahun. depan.

Pelatihan angkatan kerja dalam program Kartu Prakerja, lanjutnya, mesti dikoordinasikan dengan
calon investor guna memastikan pemulihan pasar kerja.

"Jangan sampai karena tidak dilibatkan, calon investor dan pemerintah jalan sendiri-sendiri
dalam perekrutan tenaga kerja."
Pasalnya, tegas Hariyadi, jika target investasi dan penyerapan tenaga kerja meleset hingga tahun
depan, masalah daya beli akan terus berlanjut sehingga mengerem proses pemulihan ekonomi.

Wakil Ketua Kadin Bidang Ketenagakerjaan Anton J. Supit menambahkan pemerintah harus
memastikan agar target investasi yang dikejar sebanding dengan penuntasan isu
ketenagakerjaan.

Dua tahun lalu, kata Anton, tiap 1 % dari pertumbuhan ekonomi memerlukan kurang lebih
200.000 serapan pekerja. Sesuai dengan target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi
5,5% tahun depan, maka diperlukan penyerapan sekitar 5 juta tenaga kerja.

16