Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 SEPTEMBER 2020

"Antara jumlah investasi yang masuk dengan jumlah lapangan kerja yang diciptakan adalah dua
hal yang berbeda. Kita perlu dua-duanya," lanjut Anton.
Sekadar catatan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan investasi langsung
pada 2020 senilai Rp817,2 triliun. Dari potensi kapital tersebut, jumlah serapan pekerjanya
diharapkan menembus 1,2 juta orang.

Berbanding terbalik, Kementerian Ketenagakerjaan justru merevisi target serapan angkatan
kerja tahun ini dari 2 juta orang menjadi hanya 850.000 orang.

Namun, secara kumulatif, Kemenaker yakin serapan pekerja hingga pengujung 2020 masih dapat
mencapai 1,8 juta orang, ditopang oleh prospek perekrutan kembali 1 juta tenaga kerja
terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) selama masa PSBB.

TAK REALISTIS,
Ekonom Indef Aviliani berpendapat target investasi dan serapan pekerja yang dibidik BKPM
makin tak realistis digapai pada sisa tahun ini. Setidaknya, dia memproyeksikan, pemulihan
investasi dan pembukaan lapangan kerja bani bisa diwujudkan tahun depan.

''Untuk itu, lral yang harus dilakukan BKPM adalah mempersiapkan diri serta menyelaraskan
strategi dengan Kementerian Perindustrian untuk menentukan arah tahun depan," ujar Aviliani.
BKPM, lanjutnya, mesti bersiap menyambut relokasi pabrikan dari China serta mencari informasi
terkait dengan keperluan negara-negara yang berpotensi mengikuti jejak Negeri Panda.
Untuk diketahui, pemerintah berupaya menggaet 119 perusahaan untuk merelokasi pabrik dari
China ke Indonesia dengan potensi investasi mencapai US$41,39 miliar atau setara dengan
Rp608 triliun. Jika relokasi pabrik tersebut terealisasi, total tenaga kerja domestik yang bisa
terserap ditaksir mencapai 162.000 orang.
Bagaimanapun, Aviliani berpendapat target penyerapan tenaga kerja akan sama sulitnya dengan
mengerjai bidikan investasi tahun ini. Dia memperkirakan terdapat 1,5 juta angkatan kerja yang
terancam gagal terserap pasar kerja.

"Angkatan kerja yang tidak terserap ini nanti bisa dimasukkan ke dalam program Kartu Prakerja
yang dikaitkan dengan industri yang akan dikembangkan nanti ketika ekonomi pulih," ujarnya.

Dia menambahkan program Kartu Prakerja perlu disesuaikan dengan keperluan sektor-sektor
industri yang disasar BKPM. Dengan demikian, risiko rendahnya serapan tenaga kerja dapat
dimitigasi.

Aviliani menegaskan tanpa langkah mitigasi tersebut, pengangguran dan konflik sosial bakal
makin melonjak. Dampaknya, iklim investasi ke depannya akan terganggu.

"Paling tidak, pemerintah harus punya pemetaan program Kartu Prakerja dalam kaitannya
dengan investasi. Tujuannya supaya peru-sahaan-perusahaan mau menyerap tenaga Kerja.
Mungkin pemerintah bisa memberikan insentif, seperti potongan pajak, agar mereka mau
menyerap tenaga kerja setelah ekonomi pulih," jelasnya. E!

Februari 2015 Agustus 2015 Februari 2016 Agustus 2016 128,30 122,38 127,67 125,44 120,85
114,32 120,65 118,41 7,45 7,56. ?(02 7,03 5,81 6,18 5,5 5,61
Februari 2017 131,55 124,54 7,01 5,33

Agustus 2017 128,06 121,02 7,04 5,50

Februari 2018 133,94 127,07 6,87 5,13

17