Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 SEPTEMBER 2020
P. 74
JKM sebesar 99 persen atau cukup membayar 1 persen, penundaan pembayaran sebagian Iuran
JP hingga 99 persen yang kemudian dapat dibayar bertahap atau sekaligus paling lambat mulai
Mei 2021 sampai dengan April 2022, serta keringanan denda menjadi 0.5 persen," ujar Agus
Kebijakan tersebut tanpa mengurangi manfaat yang baru saja ditingkatkan melalui PP No.82
Tahun 2019 sebagai bentuk keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan pekerja.
Tujuan kebijakan ini antara lain, mengedepankan perlindungan hak-hak jaminan sosial
ketenagakerjaan bagi peserta, meringankan beban pemberi kerja dan peserta dan menjaga
kesinambungan program perlindungan, mendukung upaya pemulihan perekonomian dan
kelangsungan usaha.
Skema kebijakan ini telah melalui proses pembahasan yang komprehensif, termasuk
pengaruhnya terhadap ketahanan dana dan keberlangsungan program jaminan sosial.
Menaker Ida Fauziyah pada sosialisasi relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan Erafzon
Saptiyulda AS/ho bpjamsostek) Dana cadangan cukup Ketahanan dana dan program jaminan
sosial masih dapat terkelola dengan baik karena dana cadangan yang cukup untuk memenuhi
kewajiban pembayaran manfaat kepada peserta selama periode kebijakan relaksasi iuran ini
diberikan.
"Justru moment ini dapat dimanfaatkan untuk mendaftar menjadi peserta BPJAMSOSTEK karena
iuran yang sangat terjangkau, khususnya bagi pekerja BPU (Bukan Penerima Upah), dengan
hanya membayar 34 ribuan rupiah sudah dapat perlindungan sampai 6 bulan ke depan," ujarnya.
Terkait dengan dampak pada kondisi finansial BPJAMSOSTEK, pihaknya secara internal telah
melakukan langkah-langkah efisiensi agar dapat membantu peserta dalam menghadapi dampak
ekonomi pandemi COVID-19, melalui program relaksasi iuran dari Pemerintah.
"Kita harapkan relaksasi iuran dapat mendorong peningkatan kepesertaan dan tertib iuran,
karena iuran BPJAMSOSTEK menjadi sangat murah dan manfaatnya sangat lengkap.
Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Mangga Dua, Eny Purwatiningsih menambahkan
dengan terbitnya PP No.49 Tahun 2020 ini dapat meringankan beban pemberi kerja dan tenaga
kerja di masa pandemi COVID-19 dan dapat mendorong pemberi kerja untuk tertib iuran.
"Keringanan yang diberikan oleh pemerintah tersebut sangat membantu pemberi kerja
melanjutkan usahanya kembali," ucap Eny.
.
73