Page 195 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 SEPTEMBER 2020

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo menyebutkan berdasarkan evaluasi
penyaluran tahap pertama, ada sejumlah kendala teknis. Di antaranya, kesalahan pemasukan
akun bank oleh BUMDes. Selanjutnya, proses pemasukan data penerima yang dilakukan
semimanual, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Itu yang membuat penyaluran pada
tahap awal sedikit terganggu. Ditambahkan , berdasarkan data Dinsos Provinsi Jawa Tengah,
jumlah bansos mencapai 1.290.000 penerima, terdiri atas data tahap pertama sebanyak 610.245
penerima, ditambah data perluasan yang rampung dilakukan pada medio Juni sekitar 600 ribu
penerima.
Tak hanya bantuan sosial, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus menyiapkan langkah
untuk mendorong bangkitnya ekonomi. Seperti memberikan stimulus kepada usaha mikro kecil
dan menengah serta mendorong masyarakat untuk membeli produk kawan dan dalam negeri.

Menurut Ganjar, perekonomi sekarang ini memang sedang goncang dan kita perlu menyiapkan
langkah untuk bisa bertahan. Peran pemangku kepentingan, khususnya usaha kecil mikro, saat
ini menjadi penting untuk membangkitkan ekonomi. "Kita siapkan agar bisa bangkit. Maka
pemerintah sebagai stimulator dan dinamisator dalam beberapa hal bisa menjadi offtaker
karena regulasi memungkinkan," katanya. Dia berharap kesulitan ekonomi ini bisa dilalui dengan
baik. ''APBD dan APBN yang kita miliki dikerahkan untuk mendorong ke sana. Sekarang kita
harus lebih hati-hati, lebih strategis lagi untuk memilih sektor yang kita bantu," jelasnya.

Tak Kontinyu Sementara itu, meski berbagai bantuan selama masa pandemi telah digulirkan,
namun ekonomi sebagian masyarakat dipandang belum pulih. Pengamat Kebijakan Publik
Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyebutkan, beragam bantuan dan subsidi yang
dikucurkan pemerintah belum efektif untuk mendongkrak perekonomian. Hal tersebut
disebabkan oleh tiga hal. Pertama, terus bertambahnya masyarakat berpenghasilan rendah
selama pandemi. Akibat banyaknya PHK dan UMKM yang gulung tikar, kalangan yang dulu
sejahtera kini jadi turun kelas. Kedua, daya beli masyarakat yang turun drastis.
Kalangan bawah tak lagi punya kemampuan untuk membeli, sementara kelas menengah atas
menahan diri untuk konsumsi. Ketiga, pola penyaluran bantuan yang cenderung tak kontinyu.
Beberapa bantuan seperti BLT misalnya, 3 bulan pertama besarannya mencapai Rp 600.000,
namun setelahnya jumlah itu berkurang hingga setengah. "Kalau kita lihat secara keseluruhan
ya belum efektif sebagai jaring pengaman sosial untuk memperkuat daya beli masyarakat secara
keseluruhan. Meskipun bantuan itu jumlahnya sudah cukup besar," kata Trubus.

Bantuan dan subsidi yang diberikan pemerintah pun dinilai belum merata mencakup seluruh
kalangan masyarakat.Trubus mencontohkan bantuan subsidi gaji bagi karyawan yang
berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan. Bantuan ini hanya bisa didapat oleh karyawan
yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Sementara, kata Trubus, karyawan yang tak terdaftar
di BPJS Ketenagakerjaan jumlahnya jauh lebih besar. Bantuan dan subsidi yang digulirkan
pemerintah pun dinilai hanya berjangka pendek. Padahal, pandemi Covid-19 menimbulkan
dampak jangka panjang yang membutuhkan dana begitu besar.
Tepat Sasaran Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta semua institusi pemerintah dari
tingkat pusat hingga daerah memastikan bansos yang dialokasikan bagi warga tepat sasaran.
Dalam situasi seperti saat ini, menurut dia, negara memang harus menyediakan jaring pengaman
sosial untuk membantu warga yang kekurangan. Dia mengatakan pilihan bantuan dan target
sasaran yang ditetapkan pemerintah sudah tepat seperti mengalokasikan bantuan sembako,
bantuan langsung tunai, diskon tarif listrik hingga program keselamatan yang dilaksanakan Polri.

Dia juga mengajak masyarakat ikut mengawasi agar semua bansos tersebut tepat sasaran dan
tidak diselewengkan. Secara keseluruhan, dalam mengatasi dampak sosial ekonomi dari pandemi
Covid-19, pemerintah menyiapkan sekitar Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial ( social
safety net ) yang diprioritaskan bagi masyarakat dengan segmen ekonomi bawah.
194