Page 239 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 SEPTEMBER 2020

"Jadi tidak langsung sebanyak 15,7 juta pekerja sasaran menerima langsung subsidi upah
tersebut."
"BPJS Ketenagakerjaan juga membutuhkan validasi dan verifikasi data dan Kemenaker secara
administrasi melihat kesesuaiannya," kata Ida.

Menurut dia, selama terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi
persyaratan, pasti akan menerima subsidi gaji Rp 600.000.

"Program subsidi upah batch pertama sudah 2,5 juta. Kami menerima data untuk batch kedua
lebih besar untuk 3 juta pekerja," kata Ida.

Pekerja harap bersabar

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta kepada pekerja calon penerima bantuan
subsidi upah untuk bersabar jika belum menerima dana pencairan BLT tersebut.

"Saya minta sabar sepanjang teman-teman sudah menyerahkan nomor rekeningnya yang masih
aktif, sepanjang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau telah memenuhi persyaratan
yang ditentukan maka tinggal menunggu waktu saja," kata Ida.

Di sisi lain, Ida mengungkapkan pada tahap pertama penyaluran BLT BPJS Ketenagakerjaan
terdapat pekerja yang menyerahkan nomor rekeningnya sudah dalam keadaan tidak aktif. Hal
itu sangat menyulitkan proses pencairan.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Ida meminta pekerja untuk memastikan nomor rekening aktif
dan tidak boleh menyerahkan dua nomor rekening.

Begitu juga kepada pihak perusahaan supaya mengkomunikasikan kepada para pekerjanya
supaya menyerahkan nomor rekening yang masih aktif.

"Dari pengalaman batch pertama, ternyata masih ada teman-teman yang menyerahkan nomor
rekening yang sudah tidak aktif lagi."

"Akhirnya menyulitkan bagi teman-teman penyalur. Saya imbau kepada teman-teman pekerja
untuk menyerahkan rekening yang masih aktif," imbau Ida.
Alternatif Solusi Jika Rekening Tak Lolos Validasi

Sementara itu, Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS
Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja, menjelaskan ada dua alternatif solusi terkait nomor
rekening yang tidak lolos validasi berlapis.

Kedua alternatif ini mengacu pada Permenaker Nomor 14 Tahun 2020.
"Alternatif pertama pihak BP JAMSOSTEK akan mengembalikan data nomor rekening kepada
perusahaan peserta untuk melakukan konfirmasi ulang, jika penyebabnya bukan karena
ketidaksesuaian dengan Permenaker Nomor 14 Tahun 2020," kata Utoh saat dihubungi
Kompas.com, Kamis (3/9/2020).

Selanjutnya, alternatif kedua dilakukan dengan memastikan data peserta terhadap kriteria dalam
peraturan yang ada.

"Alternatif kedua adalah kondisi di mana data peserta tidak valid karena tidak sesuai kriteria yang
disebutkan dalam Permenaker dimaksud, maka nomor rekening tersebut secara otomatis tidak
masuk dalam daftar penerima BSU," ujar Utoh.

238