Page 338 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 SEPTEMBER 2020
P. 338

Dari aspek pelatihan, Kartu Prakerja tepat mutu, tepat harga, dan juga tepat substansi. Hal ini
              ditunjukkan dari 85 persen penerima menyatakan bahwa pelatihan yang diperoleh meningkatkan
              kompetensinya, baik itu skilling, reskilling, upskilling.

              Kemudian dari aspek insentif, Kartu Prakerja tepat jumlah dan tepat waktu, sebab dilihat dari
              pemanfaatan insentif tersebut oleh peserta dipergunakan untuk keperluan pokok sehari-hari.

              "Saya  ingin  mengajak  semua  stakeholders,  untuk  dapat  saling  bekerja  sama  dan  bersinergi
              dalam  menyukseskan  pelaksanaan  Program  Kartu  Prakerja.  Utamanya  kepada  Pemerintah
              Daerah (Pemda) selaku pemangku kepentingan di daerah yang berhadapan langsung dengan
              masyarakat terdampak," kata Susiwijono.

              Pemda, lanjut Susiwijono, diharapkan dapat ikut membantu menyosialisasikan Program Kartu
              Prakerja kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya di masing-masing daerah; memberikan
              fasilitasi kepada masyarakat yang kesulitan infrastruktur, sarana digital, maupun penyandang
              disabilitas,  supaya  mereka  dapat  mendaftar  maupun  mengikuti pelatihan  secara  daring;  dan
              menyinergikan program Kartu Prakerja dengan program Pemda lainnya.

              Selanjutnya, dengan adanya ketentuan baru yaitu pendaftaran secara luring menuntut peran
              aktif Pemda. Dan akan membantu masyarakat di daerahnya dalam melakukan pendaftaran Kartu
              Prakerja melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
              Mekanisme  dan  bisnis  proses  pendaftaran  luring  ini  akan  diatur  serta  dikoordinasikan  oleh
              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang
              segera akan ditetapkan dalam waktu dekat.

              "Saya  berharap  melalui  kegiatan  Sosialisasi  Kebijakan  Program  Kartu  Prakerja  ini  dapat
              memberikan penjelasan dan pemahaman bagi Pemda, sehingga dalam implementasinya masing-
              masing  pemangku  kepentingan  di  daerah  mampu  menjalankan  perannya  menyukseskan
              Program Kartu Prakerja secara optimal. Sosialisasi ini adalah yang pertama dilakukan, kemudian
              akan dilanjutkan ke daerah-daerah lain," pungkas Susiwijono.

              Turut  hadir  dalam  acara  sosialisasi  kali  ini  adalah  Deputi  Bidang  Koordinasi  Ekonomi  Digital,
              Ketenagakerjaan dan UMKM Kemenko Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Program Kartu
              Prakerja M. Rudy Salahuddin; Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Kemenko
              Perekonomian  Yulius;  Kepala  Subbagian  Data  dan  Informasi  Sekretaris  Direktorat  Jenderal
              Pembinaan  Pelatihan  dan  Produktivitas  Kemenaker  Gilang  Amaldi;  dan  Direktur  Eksekutif
              Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari.

              Adapun  peserta  Sosialisasi  Kebijakan  Program  Kartu  Prakerja  Wilayah  Jabar  I  adalah  para
              Sekretaris Daerah dan Kepala Disnakertrans dari Kota/Kab. Bekasi, Kota/Kab. Bogor, Kota Depok,
              Kab. Karawang, dan Kab. Purwakarta..




















                                                           337
   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343