Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2020

KEPALA BP2MI KELUARKAN SURAT EDARAN, PASTIKAN TAHAP PENEMPATAN PMI
DENGAN PROTOKOL KESEHATAN KETAT

SinarHarapan.id - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengeluarkan
Surat Edaran (SE) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. SE ini menindaklanjuti
terbitnya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 294 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
"Hari ini saya tanda tangani SE Penempatan PMI masa adaptasi kebiasan baru. Ini menjadi salah
satu solusi membantu mengurangi dampak pengangguran akibat pandemi COVID-19. Sesuai
dengan arahan Presiden RI terkait kebijakan pemulihan ekonomi di masa adaptasi kebiasaan
baru. SE ini sebagai respon tanggap BP2MI sebagaimana saya janjikan pada saat Konferensi
Pers bersama Ibu Menteri Ketenagakerjaan beberapa waktu lalu," kata Kepala BP2MI, Benny
Rhamdani saat Konferensi Pers di kantor BP2MI, Selasa (4/8).

Sejak dihentikannya penempatan PMI akibat pandemi COVID-19, berdasarkan data SISKOP2MI
sejumlah 88.973 orang tertunda keberangkatannya ke luar negeri. Untuk itu, BP2MI akan
memprioritaskan keberangkatan bagi calon PMI yang sudah memiliki visa kerja, yang sudah
terdaftar di SISKOP2MI atau memiliki ID, dan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang
ditempatkan oleh P3MI yang telah memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia
(SIP2MI).

Adapun Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa
Adaptasi Kebiasaan Baru ini disusun sebagai upaya pelindungan bagi CPMI yang akan bekerja
di negara tujuan penempatan pada masa adaptasi kebiasaan baru, dan sebagai petunjuk yang
mengatur pelaksanaan pelayanan penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru yang
wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan PMI.
"Surat Edaran ini memuat beberapa poin penting, yaitu memastikan aspek keselamatan jiwa
para PMI diatas segala-galanya sebagai wujud kehadiran negara untuk memberikan
pelindungan menyeluruh bagi PMI, memastikan setiap tahapan proses penempatan mematuhi
protokol kesehatan secara ketat, dan memastikan tidak adanya pembebanan biaya pemeriksaan
PCR kepada CPMI/PMI," papar Benny.

Benny menjelaskan, BP2MI juga telah berkoordinasi dengan Ketua Satuan Tugas Komite
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang akan meminta arahan lebih lanjut
kepada Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional Terkait skema pembiayaan tes PCR bagi CPMI, lanjut Benny,
BP2MI ingin memastikan bahwa CPMI tidak dibebankan biaya pemeriksaan PCR, baik dalam
proses penempatan maupun saat tiba dan berada di negara tujuan penempatan.

Seperti yang diketahui, Kepmenaker Nomor 294 tahun 2020 menyebutkan bahwa pembukaan
penempatan PMI dilakukan secara bertahap dan selektif pada negara tujuan penempatan
tertentu berdasarkan rekomendasi Perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Dagang dan
Ekonomi Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain negara tujuan penempatan terbuka
bagi PMI dan menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19 bagi PMI.

"Terkait negara-negara tujuan penempatan tertentu yang sudah siap menerima tenaga kerja
asing dengan menerapkan protokol kesehatan, akan ditetapkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan melalui Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja," ujarnya. SH/Elv/R.

138