Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2020

Adapun, kolaborasi dan sinergi tersebut yakni den-

gan mengedepankan dialog dalam menampung aspirasi stakeholder; memberikan pemahaman
kepada stakeholder mengenai RUU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan,
berkoordinasi dengan instansi terkait di daerah masing-masing serta mendukung dan
berkontribusi dalam aktivitas komunikasi publik terkait RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan.

Menurut Ida. RUU Cipta kerja ini menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas kesempatan
kerja, meningkatkan perlindungan dan kelangsungan bekerja. serta meningkatkan perlindungan
hak dalam hal terjadi PHK.

Ida juga mengatakan RUU Cipta kerja ini lebih progresif dalam memberikan perlindungan
kepada pekerja. Menurutnya, RUU Cipta Kerja pun dirancang untuk menjawab kebutuhan
tantangan ketenagakerjaan, khususnya di tengah Covid-19. Karena itu, draf RUU ini perlu
disempurnakan

Tak hanya membuka kesempatan kerja bagi calon pekerja. Ida juga mengatakan melalui RUU
Cipta Kerja, orang-orang yang masih bekerja pun harus bisa dipastikan pengembangannya.

Ida juga mengatakan, penuntasan RUU Cipta Kerja ini menjadi pekerjaan serius serius
pemerintah, mengingat jumlah pengangguran semakin bertambah di tengah pandemi Covid-19.
"RUU Ciptaker ini menentukan relevansinya ketika kondisi sulit seperti ini. Salah satu contohnya
bagaimana memberikan jaminan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, termasuk bagi
pekerja waktu tertentu atau pekerja kontrak," katanya.

Adapun, seluruh materi dalam klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja sudah selesai
dibahas oleh tim Tripartit. Selanjutnya, penyusunan peraturan pelaksanaan RUU Ciptaker pun
akan segera dilaksanakan dengan mengikutsertakan unsur pengusaha dan unsur SP/SB. serta
pihak-pihak lainnya.
Adapun, dari hasil pembahasan secara tripartit, ada 10 pokok hasil pembahasan di klaster
ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Ma-teri- materi itu adalah materi bagian umum, materi
TKA, materi PKWT. materi alih daya, materi waktu kerja dan istirahat, materi pengupahan,
materi pesangon dan PHK, materi sanksi, materi jaminan kehilangan pekerjaan dan materi
penghargaan lainnya.

Selanjutnya, pemerintah akan melakukan pendalaman dan pencermatan kembali terhadap
masukan-masukan Tim Tripartit dan mencari jalan tengah atas beberapa perbedaan pandangan
dari seluruh pihak dan akan segera melaporkannya kepada Men-ko Bidang Perekonomian untuk
diserahkan dan dibahas dengan DPR. (kont)

142