Page 159 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2020
P. 159
Judul Disnaker Diminta Sinergi Perkuat Pembahasan RUU Ciptaker
Nama Media Pelita Baru
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg3
Jurnalis dik
Tanggal 2020-08-04 08:34:00
Ukuran 152x58mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 18.240.000
News Value Rp 91.200.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Penguatan koordinasi Pusat dan Daerah guna
mengatasi permasalahan yang kemungkinan akan timbul saat .pembahasan klaster
ketenagakerjaan RUU Ciptaker dalam Panja DPR RI maupun sesudahnya
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) RUU Cipta Kerja ini lebih progresif dalam
memberikan perlindungan kepada pekerja. Bapak/Ibu juga perlu sampaikan ke stakeholder
masing-masing, RUU Ciptaker ini sebuah jawaban atas tantangan itu. Pemerintah menyadari
draf RUU perlu penyempurnaan, bahkan Presiden memerintahkan kembali untuk mendengar
aspirasi stakeholder
Ringkasan
JAJARAN Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) seluruh Indonesia diminta melakukan kolaborasi dan
sinergi dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Hal
ini diperlukan untuk memperkuat bahan rumusan penyempurnaan RUU Ciptaker klaster
ketenagakerjaan yang akan disampaikan ke DPR.
"Penguatan koordinasi Pusat dan Daerah guna mengatasi permasalahan yang kemungkinan
akan timbul saat .pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Ciptaker dalam Panja DPR RI
maupun sesudahnya," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat melakukan rapat
kordinasi bidang ketenagakerjaan dengan Kaclisnaker tingkat Provinsi se-Indonesia secara
virtual, di Jakarta, Senin (3/8/2020).
DISNAKER DIMINTA SINERGI PERKUAT PEMBAHASAN RUU CIPTAKER
JAJARAN Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) seluruh Indonesia diminta melakukan kolaborasi dan
sinergi dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Hal
ini diperlukan untuk memperkuat bahan rumusan penyempurnaan RUU Ciptaker klaster
ketenagakerjaan yang akan disampaikan ke DPR.
158
