Page 196 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 196

MENAKER PASTIKAN LAYANAN KARTU KUNING GRATIS

              Jakarta - Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memastikan pelayanan pembuatan kartu tanda
              bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau biasa disebut sebagai kartu kuning diselenggarakan
              secara gratis di seluruh daerah di Indonesia.

              "Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas
              yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," katanya dalam pernyataan tertulis yang
              diterima di Jakarta, Sabtu.

              Ida mengatakan permintaan pembuatan kartu kuning saat ini dilaporkan meningkat di berbagai
              daerah sebab dipengaruhi persiapan pendaftaran calon Aparatur Sipil Negara (ASN).

              "Saat ini lulusan pendidikan yang mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi
              COVID-19," katanya.
              Ida  mengatakan  di  beberapa  daerah  terindikasi  masih  ditemukan  praktik  pungutan  biaya
              pembuatan kartu kuning.

              "Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut
              dilarang dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar," ujarnya.

              Ida mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri ke dinas yang
              bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota.

              Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
              Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

              Ida mengatakan ketentuan itu juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang
              akan  bekerja  di  dalam  atau  di  luar  negeri  harus  terdaftar  di  Dinas  Ketenagakerjaan
              Kabupaten/Kota sesuai domisili.

              Namun,  bagi  pencari  kerja  yang  berada  di  luar  kabupaten/kota  domisilinya  tetap  dapat
              mendaftarkan diri ke Dinas Ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat
              nasional.

              "Kami  meminta  para  kepala  dinas  untuk  memberikan  pelayanan  yang  baik,  maksimal,
              memudahkan  para  pemohon  yang  mengajukan  diri  untuk  pengurusan  kartu  AK/I.  Jangan
              dipersulit," ujar Menaker Ida Fauziyah.

              Untuk  mendaftarkan  diri  sebagai  pencari  kerja, masyarakat  dapat  datang  langsung  ke  dinas
              kabupaten/kota, atau secara daring melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub. Apabila kartu
              AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke dinas kabupaten/kota terdekat.

              Ida menambahkan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, wajib melaporkan
              telah  diterima  bekerja  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan
              kabupaten/kota.

              Data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning itu kata Ida, dapat dimanfaatkan
              oleh masing-masing dinas tenaga kerja. "Salah satunya untuk membuat perencanaan tenaga
              kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh pencari
              kerja," katanya.

              Kartu kuning pencari kerja berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi dua halaman. Di
              halaman pertama, berisi nomor pencari kerja, nomor identitas diri/KTP, foto dan tanda tangan
              pencari kerja, serta kolom kewajiban pencari kerja melapor 4 kali dalam 2 tahun.

                                                           195
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201