Page 199 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021

Dia menegaskan sesuai aturan untuk pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran
Pencari Kerja (AK/I) adalah gratis alias tidak dipungut biaya sama sekali.
"Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut
dilarang dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar," ujarnya, seperti siaran resmi yang
diterima, Sabtu (17/6/2021).

Sebab itu, ia meminta peran serta masyarakat untuk melaporkan tindakan tersebut sehingga
praktik pungli semacam ini bisa dihilangkan.

"Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas
yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," ujarnya.

Permintaan pembuatan kartu kuning belakangan ini dilaporkan meningkat di berbagai daerah.
Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran CPNS, adanya lulusan pendidikan yang
mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.

Dirinya memastikan tidak ada pungutan biaya alias gratis dalam pengurusan dan pencetakan
kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau yang biasa disebut dengan kartu kuning.

Menurutnya untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat bisa datang langsung ke
Dinas Kabupaten/Kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub.
Apabila kartu AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke Dinas Kabupaten/Kota
terdekat.
Ida mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri ke dinas yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota.

Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
No.39/2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

Hal ini juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di dalam
atau di luar negeri harus terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili.

Namun, bagi pencari kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat
mendaftarkan diri ke Dinas Ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat
nasional.
"Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal,
memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan
dipersulit," tegasnya.

Selain itu, Ida menambahkan bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, wajib
melaporkan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning itu dapat dimanfaatkan
oleh masing-masing dinas tenaga kerja.

"Salah satunya untuk membuat perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan
pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh pencari kerja," ujarnya.

198