Page 207 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 207
MENAKER AKAN BERIKAN SANKSI TEGAS PELAKU PUNGLI KARTU PENCARI KERJA
Kementerian Ketenagakerjaan memastikan masyarakat bisa mendapatkan kartu Pencari Kerja
(AK/I) secara gratis. Pembuatan kartu yang kerap disebut 'Kartu Kuning' tersebut dapat
dilakukan lewat offline maupun online.
Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada layanan
karirhub. Apabila kartu AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke Dinas
Kabupaten/Kota terdekat. Ia meminta masyarakat melaporkan jika ada praktik pungutan liar
(pungli).
"Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas
yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," tegas Ida Fauziyah dalam keterangan
tertulis, Sabtu (19/6/2021).
Permintaan pembuatan kartu kuning di berbagai daerah belakangan ini dilaporkan meningkat.
Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran CPNS, adanya lulusan pendidikan yang
mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi COVID-19.
Menanggapi hal tersebut, Ida mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk
mendaftarkan diri ke Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat
kabupaten/kota. Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
Ida mengungkapkan di beberapa daerah masih ditemukan dugaan praktik pungutan biaya
pembuatan kartu kuning yang tergolong pungutan liar.
"Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut
dilarang dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar," terang Ida.
Ida menambahkan, sesuai kebijakan otonomi daerah, pencari kerja yang akan bekerja di dalam
atau luar negeri harus terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili. Namun, bagi pencari
kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat mendaftarkan diri ke Dinas
ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat nasional.
"Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal,
memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan
dipersulit," ujar Ida.
Sementaras itu, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, wajib melaporkan telah
diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
kabupaten/kota.
Ida menyampaikan data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning dapat
dimanfaatkan oleh masing-masing Dinas Ketenagakerjaan.
"Salah satunya untuk membuat perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan
pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh pencari kerja," sambung Ida.
Sebagai informasi, Kartu Kuning Pencari Kerja berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi
dua halaman. Di halaman pertama, berisi nomor pencari kerja, nomor identitas diri/KTP, foto
dan tanda tangan pencari kerja, serta kolom kewajiban pencari kerja melapor 4 kali dalam 2
tahun.
206
