Page 210 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 210
BIKIN KARTU KUNING CALON PEKERJA GRATIS, MENAKER: ADA PUNGLI
LAPORKAN!
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa tidak ada pungutan
biaya dalam pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I)
atau biasa disebut kartu kuning. Pembuatannya pun gratis.
Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke Dinas
Kabupaten/Kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub. Apabila kartu
AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke Dinas Kabupaten/Kota terdekat.
"Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas
yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," kata Menaker Ida Fauziyah di Jakarta,
Sabtu (19/6/2021).
Permintaan pembuatan kartu kuning belakangan ini dilaporkan meningkat di berbagai daerah.
Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran CPNS, adanya lulusan pendidikan yang
mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.
Menaker Ida pun mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri
ke Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota.
Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
Hal ini juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di dalam
atau di luar negeri harus terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili. Namun, bagi pencari
kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat mendaftarkan diri ke Dinas
ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat nasional.
"Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal,
memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan
dipersulit," ujar Menaker Ida Fauziyah.
Menurut Menaker Ida Fauziyah, di beberapa daerah terindikasi masih ditemukan atau terjadi
praktek pungutan biaya pembuatan kartu kuning. "Modusnya mulai dari biaya administrasi,
hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapet dikategorikan sebagai
pungutan liar," ujarnya.
Menaker Ida Fauziyah menambahkan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan,
wajib melaporkan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan kabupaten/kota.
Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning itu lanjut, Menaker Ida
Fauziyah, dapat dimanfaatkan oleh masing-masing dinas tenaga kerja. "Salah satunya untuk
membuat perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya
dapat segera diisi oleh pencari kerja," katanya.
Kartu kuning pencari kerja berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 2 halaman. Di
halaman pertama, berisi nomor pencari kerja, nomor identitas diri/KTP, foto dan tanda tangan
pencari kerja, serta kolom kewajiban pencari kerja melapor 4 kali dalam 2 tahun.
Sementara di halaman kedua tercantum informasi mengenai data diri pencari kerja, seperti
nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, alamat, daftar pendidikan formal
maupun non-formal, serta disahkan dengan tanda tangan pengantar kerja, dalam hal ini pihak
Disnaker Kabupaten/Kota.
209
