Page 238 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 238
Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke dinas
kabupaten/kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub. Apabila kartu
AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke dinas kabupaten/kota terdekat.
"Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas
yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," kata Menaker, Ida Fauziyah di Jakarta,
Sabtu (19/6/2021).
Permintaan pembuatan Kartu Kuning belakangan ini, dilaporkan meningkat di berbagai daerah.
Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), adanya
lulusan pendidikan yang mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.
Ida pun mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri ke dinas
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. Pelayanan
pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39
Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
Hal ini juga sesuai kebijakan otonomi daerah, dimana pencari kerja yang akan bekerja di dalam
atau di luar negeri harus terdaftar di dinas kabupaten/kota sesuai domisili. Namun bagi pencari
kerja yang berada di luar kabupaten/kota, tetap dapat mendaftarkan diri ke dinas
ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat nasional.
"Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal,
memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan
dipersulit," ujar Menaker.
Menurut Ida, di beberapa daerah terindikasi masih ditemukan, atau terjadi praktik pungutan
biaya pembuatan kartu kuning.
"Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut
dilarang dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar," ujarnya.
Menaker menambahkan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, wajib
melaporkan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan kabupaten/kota.
Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan Kartu Kuning itu, lanjut, Menaker, dapat
dimanfaatkan oleh masing-masing dinas tenaga kerja.
"Salah satunya untuk membuat perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan
pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh pencari kerja," katanya.
Kartu Kuning pencari kerja berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 2 halaman. Di
halaman pertama, berisi nomor pencari kerja, nomor identitas diri/KTP, foto dan tanda tangan
pencari kerja, serta kolom kewajiban pencari kerja melapor 4 kali dalam 2 tahun.
Sementara di halaman kedua tercantum informasi mengenai data diri pencari kerja, seperti
nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, alamat, daftar pendidikan formal
maupun non-formal, serta disahkan dengan tanda tangan pengantar kerja, dalam hal ini pihak
disnaker kabupaten/kota.
Untuk memperoleh AK/I, pencari kerja mengajukan secara manual dengan melampirkan fotokopi
KTP yang masih berlaku; pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
fotokopi ijazah pendidikan terakhir; fotokopi sertifikat Kompetensi Kerja bagi yang memiliki;
dan/atau fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.
237
